Bahana: Pemerintah perlu bentuk pengelola dana investasi negara

13 April 2020 17:26 WIB

Ilustrasi: Petugas menata uang Dolar AS di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (28/11/2019). (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Pembentukan sovereign wealth fund yang berorientasi pada equity financing menjadi pilihan menarik sebagai solusi pembiayaan reformasi struktural ...

Bahana TCW Investment Management mengusulkan pemerintah perlu membentuk lembaga pengelola dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai alternatif pembiayaan selain utang, guna memacu proses transformasi struktural dengan pembiayaan yang meminimumkan beban utang di kemudian hari.

"Pembentukan sovereign wealth fund yang berorientasi pada equity financing menjadi pilihan menarik sebagai solusi pembiayaan reformasi struktural untuk meraih kemakmuran. Hal ini bisa menjadi peluang untuk menyerap kelebihan likuiditas yang masif dari luar negeri," kata Kepala Makro ekonomi dan Direktur Strategi Investasi Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Rasio dana pihak ketiga di perbankan terhadap PDB saat ini hanya sekitar 40 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibanding 130 persen di Singapura. Menurut Budi, Indonesia sangat membutuhkan pembiayaan dari luar negeri.

Di sisi lain, imbal hasil (yield) obligasi negara maju telah memukul neraca dana pensiun dan asuransi di negara tersebut yang memiliki kewajiban jangka panjang. Itu sebabnya mereka sangat membutuhkan penempatan alternatif jangka panjang yang aman dan menguntungkan.

"Ini kesempatan bagi Indonesia yang masih didominasi oleh penduduk berusia muda dengan tingkat leverage yang masih rendah, terus mengalami proses urbanisasi dan membutuhkan transformasi struktur keluar dari ketergantungan ekspor komoditas primer," ujar Budi.

Akan tetapi, untuk membentuk SWF, Budi berharap pembentukannya harus ditetapkan dengan jaminan undang-undang tertinggi. Pasalnya, minat investor asing berinvestasi selama ini terganjal oleh hambatan terberat terkait kepastian hukum perundangan-undangan, tata kelola (governance) pengelolaan dana dan pengendalian risiko.

Baca juga: Presiden sebut Indonesia segera miliki aturan "Sovereign Wealth Fund"