Menjaga komitmen, membangun ketenagalistrikan di tengah pandemi

Pemerintah pasti melindungi masyarakatnya agar kualitas akses energi lebih bagus

Pandemik Virus Corona baru atau COVID-19 yang tidak kunjung reda membuat sektor ekonomi sangat terpukul. Berbagai usaha bahkan sampai ada yang tutup hingga gulung tikar.

Namun, pertarungan antara umat manusia melawan virus tidak boleh membuat pembangunan atau semangat memajukan bangsa menjadi kendor, sebab pada dasarnya semua negara di dunia mengalami hal yang sama.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengoperasian dan pembangunan proyek ketenagalistrikan akan tetap berjalan sesuai rencana yang diagendakan. Namun pelaksanaannya tetap memperhatikan secara ketat protokol kesehatan COVID-19 sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi menegaskan keberlangsungan proyek ketenagalistrikan di tengah wabah Corona diperlukan untuk memastikan pelayanan listrik kepada publik tetap andal dan aman.

"Masalah pengoperasian dan maintenance, transmisi, distribusi tetap dilakukan seperti biasa karena itu untuk kepentingan publik sehingga listriknya tetap aman dan andal," kata Hendra pada diskusi virtual tentang Jaring Pengaman Sosial Energi di Masa Pandemi Virus Corona.

Guna mengeksekusi kebijakan tersebut, sambung Hendra, Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana telah mengirim surat ke masing-masing Unit Pembangkit Swasta (Independent Power Producer) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Pak Dirjen sudah bersurat ke masing-masing IPP dan PLN agar tetap menjaga protokol kesehatan yang diamanatkan tanpa mengurangi kinerja di lapangan," ungkap Hendra.

Program 35.000 Mega Watt (MW) menjadi proyek prioritas utama untuk dijalankan dengan prosedur kesehatan ketat. Beberapa proyek yang tengah berjalan di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, PLTU Tanjung Jati hingga PLTU Tambak Lorok. "Semua tidak ada laporan berhenti proyeknya," jelas Hendra.

Hal ini demi menopang pemenuhan kebutuhan kelistrikan, memperbaiki sistem kelistrikan hingga meningkatkan cadangan listrik terlebih diterapkannya kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. "Pemerintah pasti melindungi masyarakatnya agar kualitas akses energi lebih bagus," tegas Hendra.

Baca juga: Pemerintah targetkan tambahan 8.823 MW pembangkit pada 2020

Listrik Rumah Tangga

Sejalan dengan banyaknya masyarakat yang menerapkan sistem bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), konsumsi listrik rumah tangga telah mengalami peningkatan.

Berdasarkan data PLN, sepanjang kuartal pertama tahun ini, konsumsi segmen rumah tangga tumbuh sebesar 7,54 persen, dengan konsumsi pada bulan Maret yang juga tumbuh 7,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercatat konsumsi listrik mencapai 61,16 TeraWatthour (TWh) per kuartal I 2020. Realisasi tersebut tumbuh 4,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 58,46 TWh. Khusus bulan Maret 2020, penjualan listrik sebesar 20,64 TWh, atau tumbuh 2,36 persen dari realisasi Maret 2019 sebesar 20,16 TWh.

Sementara itu, konsumsi listrik bisnis dan industri cenderung stagnan yang hanya tumbuh sebesar 4,07 persen untuk bisnis dan industri hanya meningkat 0,13 persen per kuartal I 2020.

Untuk realisasi khusus Maret 2020, (konsumsi) bisnis tumbuh negatif 0,88 persen dan industri tumbuh negatif 2,71 persen.

Tidak hanya ketenagalistrikan skala besar, bahkan pemerintah juga mendorong sektor industri untuk tetap tumbuh dengan memberikan stimulus harga gas untuk pembangkit listrik, khususnya PLN.

Menteri ESDM Arifin Tasrif telah meneken Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Permen tersebut memutuskan Penyesuaian harga gas untuk Industri termasuk kebutuhan PLN menjadi 6 dolar As per MMBTU (Millions British Thermal Units).

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 regulasi itu, harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) ditetapkan sebesar 6 dolar per MMBTU. Harga gas tersebut diperuntukkan bagi tujuh golongan industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan beleid ini merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pihak termasuk mendapatkan masukan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

Baca juga: Presiden Jokowi: Rasio elektrifikasi di Indonesia capai 99,48 persen

Wilayah timur

Presiden menyampaikan perlunya percepatan agar semua warga Indonesia dapat menikmati listrik, terutama warga 433 desa di Wilayah Timur Indonesia yang masih belum berlistrik.

"Saya minta identifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan (jaringan) listrik," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jarak rumah, sambung Jokowi, sangat menentukan dalam mengambil strategi pendekatan teknologi yang tepat.

"Apakah dengan ekstensi jaringan listrik atau dengan minigrid seperti mikro (hidro), PLTD atau distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun energi listrik," ujar Presiden Jokowi.

Presiden menekankan produktivitas ekonomi dan kualitas pendidikan anak-anak jadi faktor penentu dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut agar efisien dan produktif. "Ini betul-betul bisa memberikan nilai tambah bagi pengembangan industri rumah tangga dan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan semakin meningkat," tegasnya.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah berkomitmen untuk segera menuntaskan Rasio Elektrifikasi hingga mencapai 100 persen.

"Memang menjadi kewajiban pemerintah karena energi listrik menjadi kebutuhan dasar yang juga modal pertumbuhan. Semua masyarakat perlu dijamin akses energi dan harus bisa terjangkau tarifnya," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Saat ini, terdapat 433 desa yang belum menikmati listrik. Seluruhnya desa tersebut tersebar di empat provinsi, yaitu yaitu Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) ada 5 desa, dan Maluku 1 desa.

Dari laporan akhir tahun kinerja ESDM Tahun 2019, rasio elektrifikasi per Desember 2019 pada empat provinsi tersebut tercatat NTT 85 persen, Maluku 92 persen, Papua 94 persen dan Papua Barat 99 persen.

Arifin merinci suplai listrik perdesaan selama ini. "Daya listrik yang selama ini disuplai berasal dari PLN untuk 74.430 desa, yang tidak dispulai PLN sebanyak 5.515 desa dan ini disuplai oleh swadaya masyarakat maupun bantuan masyarakat setempat," ujar Arifin.

Guna menjalankan program tersebut, Kementerian ESDM bersama PLN melakukan terobosan atau inovasi yang bersifat non-konvensional. Pertimbangan ini diambil mengingat lokasi wilayah timur yang belum memiliki infrastruktur lengkap sehingga membutuhkan dana besar dan waktu yang lebih lama.

Baca juga: Kadin: Ketersediaan pasokan listrik krusial cegah penyebaran COVID-19