Masyarakat Transportasi Indonesia mengemukakan usulan terkait penghentian operasional Kereta Rel Listrik (KRL) perlu mempertimbangkan nasib 7.000 pekerja alih daya.Jika dihentikan, akan ada 7.000 pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK)
"Jika dihentikan, akan ada 7.000 pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Kepala Bidang Advokasi MTI, Djoko Setijowarno, di Jakarta, Kamis sore.
Djoko mengatakan minat pengguna KRL yang masih tinggi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bukan kesalahan operator.
Jika KRL berhenti beroperasi, kata Djoko, juga tidak akan merugikan negara karena sudah dianggarkan operasionalnya dalam bentuk dana kewajiban pelayanan publik (PSO), seperti juga terjadi pada Bus TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Baca juga: KCI: Operasional KRL 16-17 April berlaku sesuai PSBB
Baca juga: KCI belum putuskan soal usulan hentikan sementara operasional KRL
PT KCI, kata Djoko, pasti akan siap mengikuti aturan atau arahan pemerintah pusat atau pemda yang telah diberi status PSBB.
"Masih banyaknya pengguna KRL jangan disalahkan operatornya, tapi harus disisir perusahaan-perusahaan yang mungkin masih beroperasi di luar dari yang diizinkan Gubernur DKI," katanya.
Terkait usulan penghentian operasional KRL, menurut Djoko harus diputuskan satu kesatuan wilayah Jabodetabek, bukan masing-masing wilayah PSBB.
"Apakah ada pemda atau pemerintah menanggung biaya hidup 7.000 pekerja KCI selama mereka tidak dioperasikan," katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
