"Saya mendukung sepenuhnya permintaan para kepala daerah yang menjadi penyangga Jakarta agar KRL ditutup. Mengapa? Tindakan mereka mencerminkan pandangan yang jujur dan objektif terkait risiko pandemi COVID-19," ujar anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias AW saat dihubungi, Kamis.
Baca juga: Gubernur Jabar setujui PSBB maksimal di Kota Bogor, Depok, dan Bekasi
Menurut dia, tindakan pencegahan penularan COVID-19 yang masif dan efektif harus dilakukan sedini mungkin, juga untuk memaksimalkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bodebek maupun di DKI Jakarta.
"Bupati Bogor sudah sampaikan bahwa tingkat penyebaran COVID-19 di KRL ini sangat tinggi. Kan begitu kondisinya," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Barat itu.
AW mengatakan, demi mengatasi dampak sosial dari pemberhentian operasional KRL, pemerintah dan swasta harus kompak duduk bersama meminimalkan kerugian bagi masyarakat pengguna KRL.
Baca juga: Polda Jabar bakal tiru Polda Metro Jaya dalam penerapan PSBB
"Mestinya kan teknis bekerja itu bisa dilakukan di rumah (work from home) atau andai terpaksa harus ke kantor, barangkali perusahaannya bisa menyiapkan angkutannya," tuturnya.
Sebelumnya, lima kepala daerah Bodebek mengusulkan kepada PT KCI dan PT KAI untuk menghentikan sementara operasional KRL commuter line selama 14 hari saat PSBB.
Baca juga: Pemprov Jabar salurkan 5.000 paket bansos terkait PSBB Bodebek
Lima kepala daerah tersebut adalah Wakil Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi serta Bupati Bogor dan Bupati Bekasi, yang melakukan dialog dengan pimpinan PT KAI dan PT KCI, melalui video konferensi, Senin (13/4).
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
