Fraksi Golkar DKI Jakarta memandang tidak perlu kereta rel listrik (KRL) commuter line dihentikan operasinya selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.Mungkin saja orang-orang yang pakai KRL ini bekerja di delapan sektor itu
Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, Kamis, KRL tidak perlu diberhentikan operasinya, cukup dibatasi saja frekuensinya, termasuk jumlah penumpang dan penjagaan jarak tempat duduk karena terkait dengan delapan sektor pengecualian.
"Karena ada delapan sektor yang boleh beroperasi, pangan, energi, bumn, bumd, logistik, telekomunikasi, dan sebagainya. Mungkin saja orang-orang yang pakai KRL ini bekerja di delapan sektor itu," ucap Judistira.
Ketimbang melakukan pemberhentian operasi KRL, Judistira mengajak agar pihak legislatif dan eksekutif menyuarakan imbauan lebih keras lagi pada seluruh masyarakat, terutama yang berhubungan dengan Jakarta dalam kesehariannya.
Baca juga: MTI sebut penghentian KRL perlu perhatikan nasib 7.000 pekerja
"Saya pikir mari kita suarakan imbauan lebih keras lagi kepada masyarakat, baik di daerah penyangga dan di Jakarta untuk tak berpergian jika tidak ada hal yang esensial, ini kan untuk kesehatan mereka sendiri dan keluarganya serta sekitarnya, paling tidak kita membantu lah," ucap Judistira.
Hal itu, lanjut Judistira, karena KRL merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat yang berada di Jakarta dan sekitarnya.
"Iya (harus tetap jalan), karena masih ada sektor usaha yang berjalan dan memang itu dampak bagi kehidupan masyarakat, pangan lah utamanya, jangan-jangan yang naik kereta itu yang bekerja di delapan sektor itu, kasihan juga," ucapnya.
Baca juga: Kepala daerah di Bodebek usul penghentian sementara KRL
Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line selama 14 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) dan uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu (18/4).
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.
Baca juga: Luhut sebut penghentian operasi KRL tidak semudah membalik tangan
"Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung," katanya dalam rapat bersama Timwas Penanggulangan COVID-19 DPR RI di Jakarta, Kamis.
Selama PSBB, ada delapan usaha yang diperbolehkan beroperasi, yakni sektor kesehatan, pangan, energi (air, gas, BBM), komunikasi media, keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, kegiatan logistik, kebutuhan keseharian ritel dan industri strategis.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
