Anggota DPR RI H Muhammad Nur mengajak semua pihak termasuk para kepala daerah agar benar-benar bekerja ikhlas dalam menghadapi pandemi COVID-19 termasuk dalam pengananan masyarakat terdampak."Bantuan untuk masyarakat terdampak yang telah dialokasikan anggaran besar oleh Pemerintah Pusat yang penyalurannya di daerah jangan sampai ditunggangi kampanye kepala daerah untuk kepentingan menghadapi Pilkada serentak tahu 2020,"...
"Bantuan untuk masyarakat terdampak yang telah dialokasikan anggaran besar oleh Pemerintah Pusat yang penyalurannya di daerah jangan sampai ditunggangi kampanye kepala daerah untuk kepentingan menghadapi Pilkada serentak tahu 2020," ucap politisi Partai Gerinda itu saat berada di Banjarmasin, Sabtu.
Bantuan pemerintah itu sangat dibutuhkan warga terdampak COVID-19 sehingga harus benar-benar tepat sasaran, dan bukan untuk kepentingan yang lain.
Semua kepala daerah di Tanah Air harus serius menangani warga yang terdampak berat secara ekonomi akibat mewabahnya virus COVID-19 yang diperkirakan akan berlangsung dalam waktu panjang.
Baca juga: Gaji lima tahun Gubernur Kalteng Rp9 miliar dibagikan warga terdampak
Dia menyebutkan, masyarakat terdampak berat itu adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien positif COVID-19 agar cepat diperhatikan kebutuhan keluarganya.
Legislator asal Kalsel itu juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah bereaksi bisa ada keterlambatan pemerintah daerah menyalurkan bantuan. "Kalau ada keterlambatan, jangan langsung protes atau menjadi tidak terkontrol emosi," ucapnya.
Begitu juga jika dari keluarga terdampak ini harus karantina mandiri, maka keluarga mereka yang terdampak perlu bantuan dan segera diberikan.
"Kalau tidak diprioritaskan, justru mereka mengeluh atau tetap beraktivitas keluar rumah dengan alasan perlu uang sebagai mencukupi kebutuhan", ucapnya.
Kepala daerah juga diimbau rajin melihat ke masyarakat, apa yang jadi kebutuhan masyarakat saat pandemi virus corona ini dapat didengar.
Baca juga: Jubir: Pemerintah sudah siapkan Rp400 triliun untuk perangi COVID-19
"Itu supaya pemerintah daerah tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Tidak hanya sekedar seremoni membagi-bagikan bantuan. Tetapi memiliki urgensi bahwa yang dibantu adalah mereka yang berhak menerima karena dampak wabah sekarang," ucap legislator asal Kalsel ini.
Ia pun mengingatkan kepada kepala daerah agar bantuan itu tidak pula diperuntukkan sebagai ajang kampanye diri disaat masa seperti ini.
Bagi incumbent di suatu daerah yang akan melaksanakan Pilkada, jangan sampai ini dijadikan sebagai panggung politik. Lupakan dulu hasrat politik, tinggalkan lebih dulu nafsu itu. Bantu masyarakat dengan ikhlas bahwa ini adalah bencana bagi kita semua, rangkul masyarakat untuk diajak menangani wabah.
"Saya rasa kepala daerah bisa bijaksana melihat kebutuhan masyarakatnya. Jangan pula sekedar seremoni melepas bantuan. Prioritaskan terlebih dahulu warga terpapar COVID-19 dan warga sekitarnya, sehingga bantuan itu tidak mubazir hanya sebagai seremoni bagi-bagi bantuan," tegasnya.
Baca juga: Jubir: Jaring pengaman sosial kurangi dampak ekonomi COVID-19
Pewarta: Sukarli
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
