"Bukan mustahil, tapi tentu saja sangat berat, rumit, sulit dan mahal, jadi itu yang mesti diingat," kata Adhy Aman lewat diskusi daring, di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan tidak mustahil karena berkaca dari Korea Selatan yang tetap bisa dan berhasil menyelenggarakan pemilu walaupun dalam kondisi pandemi.
Baca juga: COVID-19, Pengamat: tak ada alasan pilkada jadi pemilu tak langsung
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Pengamat: Pangkas tahapan pilkada yang beresiko
Baca juga: Pilkada 9 Desember, KPU: Perppu harus terbit April ini
Penyelenggaraan menjadi berat menurut dia karena penyelenggara dan unsur terkait lainnya dalam pemilu harus berusaha keras melaksanakan teknis kepemiluan yang mampu menjamin keamanan masyarakat khususnya rasa aman dari COVID-19.
"Tentu itu juga membuat lebih sulit, dan menjadi lebih mahal, karena harus menganggarkan lebih besar seperti penyediaan alat kesehatan dan kebutuhan teknis yang mengikuti prosedur keamanan dari COVID-19," kata dia.
Tidak hanya itu, Adhy mengatakan ada beberapa syarat lainnya agar pilkada dapat berlangsung meski pandemi COVID-19 belum berakhir.
"Butuh kerangka pemilu yang mantap, tidak asal. Juga butuh sarana dan prasarana yang cukup dan penyelenggara juga memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan setiap tahapan," ucapnya.
Kemudian, harus ada alam politik yang kondusif untuk mendukung pemilihan kepala daerah di Indonesia terselenggara dengan baik.
"Seperti di Korea para peserta pemilu memaklumi dan bekerjasama dengan KPU (menciptakan iklim kondusif), segala aturan KPU yang menyulitkan mereka itu, mereka terima karena itulah konsekuensinya," kata Adhy Aman.
Selain itu, juga harus mengingat kemampuan dan kondisi setiap negara berbeda-beda.
"Jadi tidak dianjurkan untuk asal mencomot atau mencontoh pengalaman negara lain untuk diterapkan di negara kita," ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
