Pernyataan Ibas itu disampaikan dalam laman Twitter resmi miliknya @Edhie_Baskoro pada Rabu (22/4) terkait langkah beberapa partai di DPR RI yang masih membahas beberapa RUU seperti Cipta Kerja, Haluan Ideologi Pancasila, dan Mineral, Batu Bara (Minerba).
"Demokrat sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun apakah itu RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Minerba. Namun kami harus bijak melihat situasi, kondisi dan prioritas," kata Ibas.
Ibas mengatakan, usulan-usulan pembahasan RUU harus sesuai dengan kebutuhan rakyat karena saat ini mengingat situasi sosial dan ekonomi masyarakat terancam memburuk.
Dia menilai agar produk UU yang akan disahkan DPR sesuai keperluan rakyat, bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini.
"Fraksi Partai Demokrat justru mengajak kepada pemerintah untuk bersama serius dan lebih bijak menyelesaikan pandemi COVID-19 yang kian hari kian meningkat dari angka penderita dan kasus kematian," ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan data per-hari Selasa (22/4) pukul 12.00 WIB, total pasien positif COVID-19 menjadi 7.135 orang, angka itu bertambah 375 kasus positif dari hari sebelumnya.
Selain itu menurut dia, berdasarkan data nasional, DKI Jakarta masih menjadi yang terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu 3.260 kasus.
"Mari kami bersama curahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi dampak COVID-19, gotong royong bantu rakyat dan pemerintah," katanya.
Baca juga: Panja RUU Ciptaker mulai gelar RDPU undang pakar pada Rabu
Baca juga: Tidak kirim nama di Panja Ciptaker, FPKS: Semua fokus tangani COVID-19
Baca juga: Baleg kritisi minim diskursus terkait RUU Ciptaker
Baca juga: Dewan Pers: Tunda pembahasan RUU KUHP dan RUU Ciptaker selama COVID-19
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
