Menurut Anies yang berbicara di Balai Kota Jakarta, Rabu, hal itu karena data yang tidak sempurna. Hal tersebut biasa terjadi di Indonesia yang hampir tidak mungkin menemukan data yang sangat akurat.
"Kami menargetkan bisa memberi 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) dan itu tentu ada 1,2 juta nama, tentu saja, tidak mungkin sempurna," katanya.
Dari 1,2 juta bisa ditemukan dua nama sama. Di negeri ini, data yang super akurat sulit dan tidak usah ditutup-tutupi fakta itu.
"Nah bagian kita adalah mengoreksinya terus-menerus meningkatkan kualitas data," ujar Anies.
Baca juga: PSBB Jakarta periode 2 fokus penegakan hukum
Baca juga: DKI Jakarta perpanjang PSBB
Koreksi tersebut, kata Anies, karena banyak yang dulunya masuk ke dalam data masyarakat miskin saat situasi normal, dengan perekonomian bergerak sebagaimana mestinya.
Namun keadaan saat ini dengan kegiatan perekonomian yang melemah, di lapangan yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibandingkan yang ada dalam daftar yang dimiliki pemerintah.
"Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup, banyak yang kegiatan kesehariannya tidak berfungsi (secara ekonomi)," katanya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
