Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membayar commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar di tengah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, khususnya Jakarta.Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee balapan tahun depan 2021
"Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan 2021. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil," kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar.
Ia menilai Pemprov DKI tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat.
Baca juga: PSBB Jakarta periode 2 fokus penegakan hukum
Apalagi, dampak COVID-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main. Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020 akan defisit sekitar Rp40 triliun.
"Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya pemprov malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp149.500 per paket, duit commitment fee Rp200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga," ujar Anggara.
Anggara mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, ketimbang memenuhi komitmen bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta.
"Saya menilai komitmen Pemprov DKI terhadap bansos tidak sekuat komitmennya terhadap balap Formula E. Ini terlihat dari nilai bansos yang terus turun. Awalnya, Pak Gubernur berjanji tiap keluarga miskin akan dapat Rp1 juta per bulan. Tidak berapa lama, angkanya turun jadi Rp600 ribu per bulan. Belakangan, realisasinya cuma Rp 299 ribu per bulan. Saya ingatkan, Pemprov DKI bekerja untuk warga Jakarta, bukan ke panitia balapan mobil," kata Anggara pula.
Dia menduga nilai bansos yang terus berkurang ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target. Sejauh ini, realisasinya baru Rp11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.
"Saat anggaran pemerintah terbatas, seharusnya uang yang sedikit itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos," ujarnya lagi.
Baca juga: DKI Jakarta perpanjang PSBB
Anggara memperkirakan Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi.
"Kontrak itu bukan kitab suci. Kontrak bisa diubah dan dibicarakan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi COVID-19. Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E. Bahkan, menurut saya, seharusnya pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan. Pada masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil," kata Anggara.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
