DFW inginkan pemerintah percepat surat penugasan BUMN perikanan

29 April 2020 22:12 WIB

Nelayan menjual ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (20/4/2020). ANTARA/Arnas Padda

Kegiatan bongkar ikan di sejumlah pelabuhan terhenti karena pembatasan

Lembaga Destructive Fishing Watch (DFW) menginginkan pemerintah mempercepat penerbitan surat perintah penugasan ke berbagai BUMN sektor perikanan untuk menyerap hasil tangkapan nelayan di berbagai daerah.

Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan, dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu, mengatakan pemerintah perlu cepat mengeluarkan surat penugasan kepada BUMN agar pembelian hasil tangkapan nelayan di sejumlah daerah dapat segera dilakukan.

Baca juga: KKP gandeng BUMN Perinus-Perindo serap hasil perikanan

Menurut dia, pihaknya juga melihat masih ada kendala yang perlu diselesaikan karena produksi yang tinggi saat ini belum ditunjang oleh jalur distribusi yang mendukung.

"Produksi ikan di pulau Jawa dalam bulan April diperkirakan masih mencapai 39.000 ton, tertinggi dari seluruh pulau besar di Indonesia tapi sejumlah usaha pengolahan justru kekurangan raw material (bahan baku perikanan)," kata Abdi.

Dia juga meminta kepada daerah yang memberlakukan PSBB untuk memberikan dispensasi kepada usaha penangkapan ikan agar tetap beroperasi.

"Kegiatan bongkar ikan di sejumlah pelabuhan terhenti karena pembatasan, padahal protokol kesehatan dapat diberlakukan secara ketat," ucap Koordinator Nasional DFW Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perindo Farida Mokodompit mengatakan Perindo siap menjadi pelaku sistem resi gudang untuk menampung hasil tangkapan nelayan yang melimpah.

"Perum Perindo saat ini mengelola 15 cold storage dari Aceh sampai Papua dengan kapasitas total 4.170 ton," katanya.

Selain akan melakukan pembelian ikan, menurut dia, Perum Perindo akan memperkuat distribusi dan penjualan.

Dirut Perindo mengemukakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah untuk memasukkan ikan sebagai paket sembako dalam skema bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah.

"Secara khusus di DKI Jakarta kami ikut dalam dalam Program Warung Tetangga sebagai pemasok bahan pangan dengan sistem online dan memasukkan ikan dalam program warung pangan," kata Farida.

Baca juga: Perikanan tangkap miliki momentum besar berikan kesejahteraan nelayan
Baca juga: Pemerintah bantu nelayan miliki rumah layak huni