• Beranda
  • Berita
  • DPRD menilai dua sektor penentu keberhasilan PSBB di Surabaya

DPRD menilai dua sektor penentu keberhasilan PSBB di Surabaya

30 April 2020 15:59 WIB
DPRD menilai dua sektor penentu keberhasilan PSBB di Surabaya
Relawan bergotong royong mengangkat paket sembako bantuan dari berbagai perusahaan di Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/4/2020). Bantuan sembako sebanyak 68.000 paket tersebut akan didistribusikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 31 kecamatan yang terdampak COVID-19. (Antara Jatim/Moch Asim/zk.)

Dampak PSBB telah menyasar berbagai sektor usaha yang salah satunya adalah beberapa pusat perbelanjaan

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menilai ada dua sektor penting, yakni sektor kesehatan dan perekonomian sebagai penentu keberhasilan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pahlawan, Jawa Timur ini sudah diberlakukan sejak 28 April 2020.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun, di Surabaya, Kamis, mengatakan dua sektor tersebut yang selama ini menjadi perhatian di kalangan masyarakat untuk menilai apakah PSBB yang diberlakukan Pemkot Surabaya bisa dianggap efektif atau tidak.

"Dampak PSBB telah menyasar berbagai sektor usaha yang salah satunya adalah beberapa pusat perbelanjaan. Meski masih diperbolehkan beroperasi, namun masyarakatnya tidak boleh keluar rumah, terus siapa yang mau berkunjung ke mal," katanya pula.
Baca juga: Pembagian sembako bantuan presiden di Surabaya tunggu verifikasi MBR


Menurut dia, pertimbangan utama penerapan PSBB di Surabaya adalah sektor kesehatan, dimana jumlah kasus warga yang terpapar COVID-19 tiap hari merangkak naik. Selain itu, juga banyak warga Surabaya yang belum menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, membiasakan mencuci tangan dengan sabun, dan lainnya.

Selain sektor kesehatan, lanjut dia, yang perlu juga diperhitungkan adalah sektor perekonomian selama diberlakukannya PSBB di Surabaya. Hal ini, kata dia, dikarenakan sangat erat kaitannya dengan kesehatan warga terdampak.

"Jika sisi perekonomian tidak sehat, tentu masyarakatnya sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Sementara bantuan dari Pemerintah, kata dia, bergantung dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya, meski selama ini banyak bantuan berupa logistik dan alat pelindung diri (APD) dari pihak ketiga.

"Kami berharap bantuan dari luar ini bisa langsung dinikmati oleh warga Kota Surabaya selama penerapan PSBB, karena bisa meminimalisir dampak sosial," katanya lagi.
Baca juga: 48 kelurahan di Surabaya nol kasus positif COVID-19


Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya Hidayat Syah sebelumnya mengatakan, bantuan paket sembako yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), donasi para pengusaha dan elemen masyarakat mulai didistribusikan kepada warga yang masuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya.

Menurut dia, bantuan paket sembako tersebut akan disalurkan secara bertahap kepada 67.319 KK pada 31 kecamatan di Surabaya. Untuk pola pendistribusian ke masyarakat, lanjut dia, pihaknya mengirim sembako ke kantor kecamatan terlebih dahulu, selanjutnya ke kantor kelurahan baru kemudian didistribusikan ke warga melalui RT/RW setempat.

"Ini dilakukan agar pada saat pembagian sembako tidak sampai terjadi antrean warga," katanya pula.
Baca juga: Tidak ada kepadatan kendaraan hari kedua PSBB di Surabaya

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020