"Ke depan perlu ada kelembagaan seperti BLK di tingkat provinsi bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pengelolaannya terintegrasi dengan kebutuhan industri di masing-masing provinsi," kata Nawawi kepada ANTARA, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, BLK juga harus terintegrasi dengan peta potensi dan penyediaan tenaga kerja di setiap daerah.
Balai Latihan Kerja berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia. BLK meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja Indonesia. BLK memberikan pelatihan dan pembekalan diri kepada para tenaga kerja agar mereka mampu bersaing di dunia kerja.
Baca juga: Menaker kunjungi kampus kenalkan program pemberdayaan pada mahasiswa
Baca juga: Industri 4.0, Balai Latihan Kerja harus miliki teknologi termutakhir
Balai Latihan Kerja juga dapat meningkatkan keahlian tenaga kerja Indonesia sesuai kebutuhan pasar kerja.
Nawawi menuturkan masalah Balai Latihan Kerja sangat kompleks, mulai dari aspek kelembagaan, kewenangan, dan kapasitas.
Pada aspek kelembagaan, mayoritas BLK di daerah tidak punya grand desain kerja sama dengan industri, apalagi untuk memajukan potensi lokal.
Untuk aspek kewenangan, BLK sangat tergantung dari itikad baik dan keseriusan pemerintah daerah.
Sementara pada aspek kapasitas, Nawawi menuturkan umumnya alat peraga atau praktik sudah tertinggal, tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
Oleh karena itu, pentingnya penguatan dan peningkatan kemampuan Balai Latihan Kerja di tiap provinsi di seluruh Indonesia.
Nawawi menuturkan keahlian dari tenaga pelatih di Balai Latihan Kerja juga perlu ditingkatkan.
Pada 2019, Presiden Joko Widodo telah meresmikan 1.113 Balai Latihan Kerja Komunitas di Indonesia.
Kementerian Ketenagakerjaan pada 2020 menargetkan pengembangan 2.000 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan BLK Komunitas se-Indonesia di Kendal
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
