Komisi VII DPR mendukung langkah pemerintah untuk stabilisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kondisi sulit seperti sekarang dan Pertamina harus mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)Untuk BBM no-subsidi sebenarnya malah sudah turun dua bulan lalu
"Pertamina (sudah menjalankan) PSO. Dalam keadaan saat ini, seperti skenario awal, daerah remote seperti wilayah Indonesia timur harus tetap mendapatkan suplai dengan volume yang sama," kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto di Jakarta, Jumat.
Menurut Sugeng, saat pandemi COVID-19 seperti sekarang, Pertamina juga menghadapi tekanan berat. Hal ini bisa dilihat, dari permintaan yang turun drastis secara nasional hingga 34 persen, bahkan di Jakarta sampai 54 persen.
Namun, tambahnya, di tengah kondisi seperti itu, Pertamina terus berjuang mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Public Service Obligations (PSO) seperti BBM Satu Harga.
Baca juga: Pertamina targetkan tambah 83 titik BBM Satu Harga pada 2020
Sugeng mengingatkan meski pemerintah belum juga menurunkan harga, namun BBM di Tanah Air masih kompetitif di kawasan Asia Tenggara.
"Untuk BBM no-subsidi sebenarnya malah sudah turun dua bulan lalu. Nah, kita lihat harga BBM di kawasan ASEAN, kita hanya lebih mahal sedikit dibandingkan Malaysia saja. Selebihnya kita lebih murah dari Filipina dan Thailand," katanya.
Mengenai kebijakan pemerintah yang belum menurunkan harga BBM, sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Nanti pada waktunya akan diadakan rapat dan akan dijelaskan oleh kementerian terkait," ujar Airlangga seusai rapat terbatas di Jakarta awal pekan ini.
Baca juga: Pertamina diminta evaluasi harga BBM saat harga minyak anjlok
Pewarta: Subagyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
