"DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.
Partai NasDem tetap memandang bahwa program Kartu Prakerja adalah program yang harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah COVID-19.
"Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi," kata Ali.
Namun demikian dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai NasDem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedian layanan (provider).
Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, kata dia, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazzard).
Ali pun menyarankan agar program pelatihan daring diubah menjadi program bantuan langsung untuk mereka yang terdampak wabah COVID-19, terutama yang mengalami pemberhentian kerja.
Menurut dia, penghentian program pelatihan daring dapat memperbanyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat, yaitu dari 5,6 juta orang menjadi 8 juta orang.
"Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona," kata Ketua Fraksi NasDem DPR ini.
Ali mengatakan partainya juga meminta agar pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menjadi masalah ke depannya.
Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya.
"Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," tuturnya.
NasDem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan.
"Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," ucapnya.
Baca juga: Anggota DPR: Kartu Prakerja tidak boleh jadi ladang proyek
Baca juga: Pengamat ingatkan Program Kartu Prakerja dihentikan sementara
Baca juga: Demokrat: Awasi Kartu Prakerja, gandeng PPATK bukan hanya KPK
Baca juga: Pemerintah diminta tak paksakan skema Kartu Prakerja di tengah pandemi
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
