Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, resmi perpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yakni PSBB tahap III selama dua pekan mulai Rabu ini hingga usai Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah pada 26 Mei 2020, dengan memperketat aturan pergerakan masyarakat.Perkembangan kasus positif COVID-19 minim, kasus positif yang sembuh terus bertambah. Namun, kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap waspada
Wali Kota Bogor Bima Arya, melalui pernyataan tertulisnya, di Kota Bogor, Rabu, mengatakan perpanjangan PSBB di Kota Bogor dilakukan setelah sebelumnya disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Bogor dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada rapat koordinasi evaluasi PSBB tahap kedua,di Kota Bogor Senin (11/5).
PSBB tahap III selama dua pekan pada 13-26 Mei 2020, didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB.
Baca juga: Pemkot Bogor-Forkopimda sepakat perpanjang PSBB
Bima Arya menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor bersama Forkopimda Kota Bogor telah menganalisa perkembangan penyebaran COVID-19 di Kota Bogor selama dua pekan terakhir, pada penerapan PSBB tahap II, menunjukkan kurva melandai.
"Perkembangan kasus positif COVID-19 minim, kasus positif yang sembuh terus bertambah. Namun, kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap waspada," ujarnya.
Menurut Bima, kewaspadaan itu harus terus dijaga, karena Kota Bogor dekat dengan Jadetabek, daerah yang menunjukan pertumbuhan kasus positif cukup tinggi. "Saat ini juga menjelang momentum Hari Raya Idul Fitri yang harus diantisipasi pergerakan manusia," tutur Bima.
Baca juga: Pemkot Bogor segera usulkan PSBB tahap III, 13-26 Mei
Menurut Bima, mencermati penerapan aturan PSBB tahap II, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga, baik perseorangan, pelaku usaha, maupun korporasi.
Karena itu, pada PSBB tahap III ini, kata dia, Pemerintah Kota Bogor akan lebih memperketat penerapan dan penegakan aturannya, yakni memberikan sanksi lebih tegas baik pelanggar perseorangan, pelaku usaha, maupun korporasi. "Sanksi tersebut berupa denda maupun kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum," ucapnya menegaskan.
Baca juga: Kepala daerah di Bodebek kirim surat usulan perpanjangan PSBB
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020