Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah tidak buru-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).Alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan
"Alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan," kata Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Baca juga: Pemerintah diminta kaji sektor usaha yang siap saat PSBB dilonggarkan
Menurut Hardjuno, pelonggaran PSBB ini agak aneh, karena berdasarkan grafik pertumbuhan kasus positif COBID-19 ini, belum ada petunjuk yang dapat membenarkan hadirnya kebijakan relaksasi. Meski kurva penyebaran virus ini mulai melandai.
"Perubahan kebijakan yang begitu cepat, bantah-bantahan antarlembaga negara atau kementerian, kebingungan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi, membuat masyarakat kebingungan," ujarnya.
Hardjuno menilai relaksasi ini harus dipertimbangkan pemerintah dalam menghadapi wabah virus ini. Apalagi kebijakan pemerintah ini tanpa dasar yang kuat.
Ia menilai relaksasi ini membuat makin masifnya persebaran virus corona ke daerah. Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah belum mempunyai grand desain penanganan virus corona.
Baca juga: Pakar : kendali dikembalikan pada invidu saat pelonggaran PSBB
"Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah Covid-19," ungkapnya.
Hardjuno Wiwoho yang menyebutkan relaksasi ini semacam karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk masuk Indonesia.
"Ini kan jelas tidak adil. disatu sisi, aturan PSBB ini begitu ketat untuk rakyat sendiri, disisi lain justru longgar bagi orang asing," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB.
Hal ini penting agar tujuan utama utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.
"Pelonggaran PSBB harus dikaji secara matang. Jangan grasa grusu. Pertimbangkan keselamatan rakyat," tegasnya.
Baca juga: Hasil kajian komprehensif, tentukan pelonggaran PSBB Jabar
Selain itu, Mantan Kapuspen Kejagung ini mengimbau aparat keamanan yang bertugas di daerah perbatasan bersikap tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk, terutama berasal dari negara pandemic virus Corona seperti China.
Ketegasan aparat sangat penting agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan.
"Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB. Jangan diberi ruang kelonggaran sedikitpun," katanya.
HMS Center melakukan Bakti Sosial (Baksos) di Kompleks kediaman Almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih di RT 02 RW 10 Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Rabu (13/5).
Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Gerakan HMS Ibu Lily Wahid , Bendahara Umum HMS Center, Drs. Pambudi Pamungkas Karyo serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, Dr Ir D`Hiru, MMD, MM.
Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang, Tasikmalaya dan Banten.
Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 3500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Cilebut, Bogor.
Baca juga: Himpunan pengusaha: Rencana pelonggaran bekerja perlu dievaluasi
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
