Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan wisata bahari berbasis desa di kawasan pesisir dalam rangka meningkatkan perekonomian di masyarakat pesisir, sekaligus fokus mengembangkan pariwisata seperti impian pemerintahan Presiden Jokowi.masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku usaha dengan memanfaatkan jasa ekosistem kelautan dan perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Hanggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa pengembangan wisata bahari berbasis desa perlu dilakukan mengingat pengelolaan wisata bahari dapat memberikan nilai tambah ekonomi melalui jasa-jasa lingkungan ekosistem atau budaya pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pengembangannya, masih menurut Aryo Hanggono, masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku usaha dengan memanfaatkan jasa ekosistem kelautan dan perikanan.
"Program Dewi (Desa Wisata) Bahari merupakan upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir dengan mengoptimalkan peran masyarakat berbasis desa dalam mendukung pengembangan wisata bahari berkelanjutan," kata Aryo.
Aryo menambahkan, selain meningkatkan nilai tambah ekonomi pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat, juga bertujuan untuk memperbaiki ekosistem dan lingkungan. "Selain itu juga untuk perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya pesisir," ucapnya.
Baca juga: KKP: Desa wisata bahari dengan hiu paus dapat tingkatkan ekonomi warga
Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda menjelaskan beberapa kriteria sebuah desa pesisir yang dapat dikembangkan sebagai lokasi Dewi Bahari, yaitu desa pesisir memiliki potensi daya tarik wisata (alam, buatan, budaya) dan potensi kunjungan wisata, mendapat dukungan dari pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas dasar, dan adanya komitmen dari kelompok masyarakat.
"Agar dapat ditetapkan sebagai lokasi Dewi Bahari, desa dapat mengusulkan ke KKP melalui Kepala Desa atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan," katanya.
Ia menambahkan, penetapan lokasi Dewi Bahari juga dapat dilakukan melalui penunjukan suatu desa yang pernah mendapat bantuan pemerintah.
Pada tahun 2016 hingga 2019, KKP melalui Direktorat Jaskel telah memberikan bantuan sarana prasaran wisata bahari di 46 kawasan.
Lebih lanjut, Miftahul Huda menerangkan tahapan pengembangan Dewi Bahari terdiri dari perencanaan berbasis komunitas, pembinaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi/kemitraan, dan monitoring evaluasi.
"Dengan adanya intervensi Dewi Bahari pada desa pesisir, kami berharap ada peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat desanya," ucapnya.
Baca juga: KKP dorong program rehabilitasi terumbu karang
Baca juga: KKP terus fokus kembangkan wisata bahari berbasis konservasi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2020
