"Menurut saya, pemerintah melaksanakan (PSBB) itu tidak dengan setengah hati, justru sepenuh hati. Tetapi penerapannya tidak bisa dilakukan secara keseluruhan," kata Gobel saat menjadi pembicara web seminar bertajuk 'Siapkah Indonesia Menuju Normal Life?' di Jakarta, Selasa.
Gobel mengatakan penerapan disiplin untuk diri masing-masing adalah kunci melawan COVID-19. Ia memperhatikan negara lain, misalnya di Jepang, sangat diuntungkan dengan kedisiplinan diri yang dimiliki masyarakatnya untuk lepas dari jeratan pandemi virus corona itu.
Baca juga: Pedagang masih berjualan di trotoar Pasar Tanah Abang
Baca juga: Yurianto: Normal baru adalah produktif tapi jalani protokol kesehatan
Baca juga: RTK: 51,4 persen responden anggap PSBB tepat
"Karena tingkat disiplin mereka kuat, bagus, sehingga mereka bisa memutus rantai penyebaran itu sendiri. Nah, di sini (Indonesia) kita masalahnya, banyak yang kurang disiplin," kata Gobel.
Gobel menilai pemerintah tidak menerapkan PSBB secara keseluruhan karena ingin menjaga perekonomian supaya terus berjalan.
Menurut dia, aturan PSBB saat ini diterapkan pemerintah berdasarkan klasifikasi zona persebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Misalnya, wilayah zona merah, area yang persebaran COVID-19 nya tinggi, diterapkan PSBB secara ketat.
"Kalau PSBB itu semua diterapkan secara keseluruhan, saya kira ekonomi kita akan lumpuh sama sekali juga," kata Gobel.
Ia pun memperhatikan lagi negara Jepang. Ternyata, kata dia, Jepang mampu mengusahakan aktivitas perekonomian tetap berjalan baik selama COVID-19.
Pabrik di sana tidak ditutup, tapi tetap dibuka dengan mematuhi protokol penanganan COVID-19. Di Jepang, kata dia, perkantoran memang tidak dibuka selama COVID-19, karena masyarakatnya rata-rata mampu menerapkan kerja dari rumah (work from home).
Ia juga melihat hampir semua perusahaan Jepang di Indonesia pun menerapkan hal yang serupa.
Oleh karena itu, menurut Gobel, pemerintah pusat perlu mengkoordinasikan dengan baik PSBB dengan pemerintah daerah agar penerapannya berjalan maksimal meski tidak menutup aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Kepada pemerintah daerah, ia menyarankan agar melihat keadaan ekonomi daerah masing-masing dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota, sampai tingkat provinsi agar selama PSBB tidak ditutup secara keseluruhan.
"Para pemimpin daerah harus melihat masing-masing daerahnya. Tidak mesti semuanya (dilakukan penutupan). Kalau PSBB dilakukan (semua tingkatan), terus petani kita bagaimana? Para nelayan kita bagaimana? Sementara, itu harus kita tetap dorong bahwa itu harus jalan, begitu juga pedagang. Mestinya bisa diatur, jangan sampai keseluruhan kita tutup seperti itu," kata Gobel.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
