Pantai Gading tolak laporan AS pekerja anak di industri coklat marak

26 Mei 2020 13:30 WIB

Ilustrasi:Seorang bocah melompat di atas limbah produk yang digunakan untuk pakan ternak di sebuah tempat penyamakan di Hazaribagh di Dhaka, Bangladesh, Selasa (9/10). Produk-produk mewah berbahan kulit diproduksi di wilayah kumuh di ibukota Bangladesh tempat para pekerja, termasuk anak-anak, terkontaminasi bahan-bahan kimia berbahaya dan sering menjadi korban dalam kecelakaan kerja yang mengerikan, menurut sebuah penelitian yang dirilis Selasa. Tidak ada satu pun tempat penyamakan di Hazaribagh yang padat penduduk itu mengolah air limbah mereka, yang mengandung daging binatang, asam sulfat, kromium, dan timbal, sebelum dibuang ke selokan yang akhirnya mencemari sungai utama di Dhaka. (ANTARA/REUTERS/Andrew Biraj/TM)

Pantai Gading pada Senin (25/5) akan menolak hasil penelitian yang didanai Amerika Serikat mengenai tingginya angka pekerja anak pada industri perkebunan coklat, kecuali peneliti mengubah terlebih dahulu metodologi yang digunakan dalam riset.

Penelitian tersebut didanai oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat dan hasil akhir riset akan dipublikasikan pada 29 Juni.

Laporan itu mengungkap pekerja anak pada perkebunan coklat di Pantai Gading dan Ghana telah meningkat dalam beberapa dasawarsa terakhir, meskipun para pelaku usaha berjanji akan mengurangi jumlah pekerja anak, menurut rancangan hasil riset tersebut.

Beberapa survei yang menjadi dasar laporan tersebut dijalankan oleh Universitas Chicago pada 2018 dan 2019. Laporan itu merupakan publikasi ketiga yang dibuat setelah ada kesepakatan antara industri coklat dan anggota parlemen AS pada 2001.

Pemerintah Pantai Gading dan Pemerintah Ghana pada April menolak metodologi yang dipakai peneliti, khususnya cara membandingkan data pada 2018/2019 dengan data tertentu yang dihimpun pada 2013 dan 2014 dalam laporan sebelumnya. Pasalnya, data riset sebelumnya itu diyakini bermasalah.

Ibu Negara Pantai Gading, Dominique Ouattara, mengatakan sejumlah pejabat telah menyampaikan keberatan terhadap penelitian tersebut, tetapi Departemen Tenaga Kerja tidak juga bersedia membuat "perubahan".

"Alhasil, Pantai Gading tidak dapat membenarkan isi laporan survei 2018/2019, karena bermasalah," kata Ouattara lewat pernyataan tertulis, seraya menyebutkan beberapa kemajuan melawan pekerja anak yang telah dilakukan pemerintah.

Sejauh ini, belum jelas apakah penolakan tersebut akan menunda publikasi hasil survei. Departemen Tenaga Kerja AS dan University of Chicago belum menanggapi pertanyaan terkait masalah tersebut.

Dalam draf laporan itu, peneliti mengakui ada kekeliruan sejumlah data pada survei 2013/2014, yang dihimpun oleh periset dari kampus lain. Namun, para peneliti mengatakan mereka telah menjalani langkah tertentu guna mencegah kekeliruan tersebut memengaruhi data yang baru ditemukan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Afrika waspadai peningkatan buruh anak di tengah pandemi corona

Baca juga: Corona paksa pekerja anak-anak di Afghanistan untuk jauhi jalanan

Baca juga: Polisi India selamatkan pekerja anak dari pabrik biskuit