“Pemerintah juga harus memikirkan pesantren. Keselamatan santri, ustadz, dan kiai harus diperhatikan, pemerintah harus menyediakan alat rapid test dan alat kesehatan lainnya di pesantren,” kata Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB Syaikhul Islam Ali dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: MPR: Perlu kajian komprehensif terapkan kebijakan normal baru
Baca juga: Inilah daftar 25 kabupaten/kota dijaga TNI-Polri menuju "normal baru"
Pesantren merupakan komunitas besar yang rentan, maka pemerintah patut memberikan prioritas dalam pencegahan dan penanganan untuk menghadapi new normal.
“Sektor pendidikan dalam komunitas besar yang rentan seperti pesantren, patut diberi prioritas untuk rapid test dalam rangka new normal. Saya rasa itu lebih bagus daripada menggunakan rapid test ini secara acak yang tidak jelas arah dan targetnya,” kata Gus Syaikhul.
Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang telah menciptakan alat rapid test untuk mendeteksi virus corona SARS-CoV-2. Alat rapid test itu mampu memberikan hasil cepat dalam waktu sekitar 15 menit dengan tingkat sensitivitas 75 persen.
“Kita sangat apresiatif dengan alat rapid test buatan BPPT yang akurasinya sampai 75 persen dengan hasil dapat diketahui hanya 15 menit,” ungkapnya
PKB berharap pemerintah segera memproduksi massal alat rapid test tersebut, karena di pesantren sangat membutuhkan alat-alat kesehatan untuk menghadapi new normal, jangan sampai terjadi klaster baru.
“Tentu kita di Komisi VII yang bermitra dengan BPPT berharap alat ini segera diproduksi massal, utamanya untuk mendukung new normal,” tutup Syaikhul yang juga Anggota Komisi VII DPR RI.
Baca juga: BPPT akan luncurkan citra medik untuk deteksi COVID-19
DPP PKB telah menggelar rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar secara virtual tentang keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren seiring kebijakan pemerintah untuk menerapkan pola hidup normal baru (new normal).
Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren KH M Yusuf Chudlori menjelaskan, dalam rapat yang dihadiri seluruh jajaran pengurus DPP PKB itu, dibahas perkembangan pendidikan di pondok pesantren. Karena sejauh ini belum terlihat program nyata dari pemerintah.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2020
