Kemendes PDTT telah salurkan Rp2,9 triliun untuk BLT Dana Desa

27 Mei 2020 16:25 WIB

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberi pemaparan dalam Jumpa Pers melalui Webinar di Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (27/5/2020). (ANTARA/Katriana)

masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan telah menyalurkan dana sebanyak Rp2,99 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diupayakan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga desa yang terkena dampak pandemi COVID-19.

"Jadi total dana yang sudah tersalur (untuk BLT Dana Desa) Rp2,995 triliun," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Jumpa Pers melalui Webinar di Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu.

Total dana tersebut, kata dia, telah disalurkan kepada 4.992.025 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa.

Sementara itu, berdasarkan persentase penyaluran bantuan tersebut di kabupaten/kota, ada 109 kabupaten/kota telah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa kepada warga desanya.

Kemudian, sebanyak 138 kabupaten/kota lainnya juga telah menyalurkan bantuan itu dengan persentase antara 75-99 persen.

Dilanjutkan dengan sebanyak 55 kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan sekitar 50-74 persen dan 94 persen juga telah menyalurkan BLT Dana Desa antara 1-49 persen.

Baca juga: Kemendes: 47.030 desa telah salurkan BLT Dana Desa tanggap COVID-19

Baca juga: Kemendes PDTT terus dorong percepatan pencairan BLT Dana Desa

Namun demikian, ada 38 kabupaten/kota di Indonesia yang belum sama sekali menyalurkan BLT Dana Desa.

Keterlambatan penyaluran bantuan, kata Mendes, disebabkan oleh beberapa kendala, salah satunya kendala yang terkait letak geografis satu daerah.

"Jadi antardesa itu sangat berjauhan sehingga membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak ringan. Misalnya di Papua, Papua barat, itu masih mendominasi di 38 kabupaten/kota yang masih kosong (belum menyalurkan bantuan)," kata Mendes.

Kemudian kendala lain yang menghambat penyaluran juga karena di beberapa daerah kepala desanya baru dilantik sehingga belum siap untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Salah satunya misalnya di Nusa Tenggara Timur itu kepala desanya banyak yang baru dilantik. Kemudian belum menyusun APBDes," katanya.

"Jadi ada kendala-kendala yang sifatnya sangat mendasar, sehingga masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali," katanya lebih lanjut.

Baca juga: Kemendes PDTT kerahkan jajaran percepat penyaluran BLT Dana Desa