Menteri PUPR apresiasi pelaksanaan padat karya saat pandemi COVID

27 Mei 2020 20:12 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. ANTARA/HO-Kementerian PUPR

kita tetap bekerja meski dalam situasi sulit, seperti menghadapi bencana longsor, banjir, atau pandemi sekalipun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi seluruh balai atas pelaksanaan program padat karya tahun 2020 untuk mendukung mitigasi dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 dalam mengurangi pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.

"Saya juga menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan padat karya untuk membantu masyarakat di wilayah kerja masing-masing, yang memang saat ini sangat dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menteri PUPR juga berpesan agar realisasi pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) atau Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan Bantuan Rumah Swadaya terus dipercepat karena sangat dibutuhkan masyarakat.

"Kita bersyukur kita tetap bekerja meski dalam situasi sulit, seperti menghadapi bencana longsor, banjir, atau pandemi sekalipun. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kinerja balai," katanya.

Menteri Basuki juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh balai yang telah menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur PUPR di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT) di 900 kecamatan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Basuki Hadimuljono mengatakan program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya Tunai salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Tahun ini, pelaksanaan PISEW menjangkau 900 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 540 miliar.

Baca juga: Percepat pengambilan keputusan, Menteri PUPR akan reorganisasi balai
Baca juga: Menteri Basuki: Personel PUPR perlu utamakan kesehatan saat New Normal
Baca juga: Menteri PUPR tegaskan pembelian karet untuk aspal langsung dari petani