Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memantau perkembangan pembebasan lahan proyek pembangunan kompleks kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur, yang saat ini sudah mencapai 92 persen dari total kebutuhan 841 hektare.Penyelesaian proyek ini adalah prioritas pemerintah untuk membangun hilirisasi industri
Proyek investasi antara PT Pertamina (Persero) dan perusahaan asal Rusia, Rosneft itu masuk dalam daftar investasi mangkrak senilai total Rp708 triliun yang dicatat BKPM.
Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan proyek pembangunan kilang tertunda lama sejak 2017 lalu, lantaran terkendala pembebasan lahan.
"Kepala BKPM (Bahlil Lahadalia) turun langsung dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Pertamina. Penyelesaian proyek ini adalah prioritas pemerintah untuk membangun hilirisasi industri di dalam negeri sehingga Indonesia dapat mengurangi defisit neraca impor, ketergantungan akan impor BBM dan dapat membangun ketahanan industri nasional," katanya.
Baca juga: Pertamina kebut pembangunan kilang nasional
Imam menjelaskan BKPM telah melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban secara intensif sejak 2019 lalu dan perizinan-perizinan yang menyandera proyek ini hingga mangkrak.
Masih ada beberapa pekerjaan rumah skala kecil terkait beberapa perizinan seperti izin lingkungan yang saat ini sedang dalam proses percepatan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun membentuk tim khusus di internal BKPM untuk mempercepat penyelesaian masalah proyek di Tuban itu.
Pada awal Februari 2020, Kepala BKPM juga mengunjungi lokasi proyek untuk menyelesaikan negosiasi dengan masyarakat sekitar.
Hal tersebut dilakukan karena proyek ini akan memberikan dampak positif secara langsung, di antaranya penyerapan 20.000 tenaga kerja pada saat konstruksi dan 2.500 pekerja dalam tahap operasional.
"Alhamdulilah, kami sempat ke sana (Tuban) sebelum adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) ini. Kepala BKPM menaruh perhatian sangat besar pada proyek Tuban. Beliau membentuk tim khusus untuk mengawal investasi ini sampai jadi, bahkan tidak segan untuk turun langsung. Di samping nilai investasinya yang besar mencapai Rp211,9 triliun, keberhasilan proyek ini akan memberikan manfaat sangat besar bagi anak bangsa. Oleh karena itu, wajib dikawal. Targetnya 2026 sudah bisa beroperasi," ungkap Imam.
Sementara itu, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2) Pertamina Ignatius Tallulembang menyatakan GRR Tuban adalah salah satu proyek yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.
Pertamina dan Rosneft telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada Oktober 2019 yang lalu. Saat ini basic engineering design (BED) dan front end engineering design (FEED) tengah berjalan.
"Dengan dukungan semua pihak, pembangunan kilang diharapkan berjalan lancar dan selesai sesuai waktu yang ditargetkan, sehingga kita bisa berdaulat secara energi," kata Ignatius dalam keterangan persnya.
Proyek kilang minyak Tuban dimiliki PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, yang merupakan usaha patungan antara Pertamina (55 persen) dan Rosneft PJSC asal Rusia (45 persen).
Proyek itu merupakan bagian dari new grass root refinery (NGRR) yang dibangun Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri dan memproduksi petrokimia berkualitas tinggi.
Pembangunan kilang minyak masuk dalam proyek infrastruktur prioritas sejak masa kabinet pertama Presiden Jokowi, baik dalam bentuk kilang baru (NGRR) maupun pengembangan kilang minyak yang ada (refinery development master project/RDMP).
Baca juga: Investasi baru masih sulit, BKPM fokus realisasikan yang terhambat
Baca juga: Pertamina integrasikan kilang TPPI dengan GRR Tuban
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
