• Beranda
  • Berita
  • Menlu AS hubungi Retno Marsudi bahas Afganistan, COVID-19, Palestina

Menlu AS hubungi Retno Marsudi bahas Afganistan, COVID-19, Palestina

28 Mei 2020 19:28 WIB
Menlu AS hubungi Retno Marsudi bahas Afganistan, COVID-19, Palestina
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam seminar daring berjudul “Indonesia’s Foreign Policy in Addressing the Threat of COVID-19” yang diselenggarakan FPCI dari Jakarta, Jumat (8/5/2020). (ANTARA/Yashinta Difa)

Saya menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian di Afghanistan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Rabu, dan keduanya membahas masalah gencatan senjata di Afghanistan, kerja sama pengembangan obat-obatan dan vaksin COVID-19, serta penyelesaian konflik di Palestina.

"Saya kemarin (27/5) menerima telepon dari Menteri Luar Negeri AS, Pompeo, dan saya mengangkat tiga isu untuk dibahas.  Saya menyampaikan apresiasi kepada kontribusi AS menciptakan perdamaian di Afghanistan. Saya juga menyambut baik kesepakatan antarpetinggi politik di Afghanistan dan gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban," kata Menlu Retno saat sesi jumpa pers mingguan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan Pemerintah Indonesia bersama Jerman, Norwegia, Qatar, dan Uzbekistan, telah merilis pernyataan bersama pada 24 Mei 2020, berisi dukungan terhadap gencatan senjata di Afghanistan.

"Saya menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian di Afghanistan," kata Menlu Retno pada sesi jumpa pers virtual yang diadakan dalam Bahasa Inggris.

Baca juga: Afghanistan akan bebaskan 900 anggota Taliban
Baca juga: Lima negara sambut baik gencatan senjata Afghanistan dan Taliban


Taliban mengumumkan gencatan senjata selama tiga hari mulai sejak Hari Raya Idul Fitri (24/5) dan berakhir pada Selasa (27/5). Namun, pemerintah dan rakyat Afghanistan berharap gencatan senjata dapat diperpanjang.

Terkait itu, Pemerintah Afghanistan pada Selasa, membebaskan sekitar 900 anggota Taliban dari penjara. Langkah itu merupakan bagian dari perjanjian damai Taliban dan Pemerintah Afghanistan yang diinisiasi oleh AS pada Februari tahun ini.

Juru bicara Penasihat Keamanan Nasional Afghanistan, Javid Faisal, mengatakan pembebasan ratusan anggota Taliban itu diharapkan dapat memperpanjang waktu gencatan senjata serta mendorong masing-masing pihak melanjutkan perundingan damai.

Sementara itu, terkait dengan kerja sama pengembangan vaksin dan obat-obatan COVID-19, Menlu Retno menyampaikan Indonesia dan AS dapat membangun kemitraan jangka panjang.

Walaupun demikian, Retno tidak menerangkan lebih lanjut kerja sama seperti apa yang diharapkan Indonesia serta tanggapan Pompeo terkait usulan kemitraan tersebut.

AS merupakan satu dari beberapa negara di dunia yang saat ini cukup unggul mengembangkan vaksin serta obat COVID-19, penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru (SARS-CoV-2).

Sejauh ini, sejumlah perusahaan bioteknologi dan kampus di AS tengah mengembangkan vaksin COVID-19, beberapa di antaranya Moderna, Novavax, University of Iowa, University of Georgia, Lembaga Riset Kesehatan dan Penyakit Menular Angkatan Darat AS (USAMRIID), dan EpiVax.

Isu ketiga yang dibahas Retno dan Pompeo, Rabu, terkait dengan masalah di Palestina, khususnya mengenai rencana aneksasi wilayah Tepi Barat/West Bank yang akan dilakukan Israel secara penuh mulai 1 Juli 2020.

"Saya menekankan kembali posisi Indonesia terkait masalah Palestina tidak akan berubah. Saya berharap pada kepemimpinan AS mencegah Israel menjalankan rencananya meneruskan aneksasi di Tepi Barat," kata Retno menyampaikan isi percakapannya dengan Mike Pompeo, panggilan populer menteri luar negeri AS.

Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berencana mengambil paksa seluruh wilayah Tepi Barat mulai 1 Juli 2020. Rencana itu mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump, tetapi ditentang oleh Palestina serta sebagian besar negara di Eropa dan Asia.

Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan mendorong komunitas internasional, termasuk di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa, ikut terlibat memulihkan hak Palestina terhadap wilayahnya, sebagaimana telah ditetapkan pada Tapal Batas 1967.

Tapal Batas 1967, kerap dikenal dengan 1967 Borders atau Green Line, merupakan garis batas yang ditetapkan saat gencatan senjata sebelum Israel menyerang selama enam hari daerah-daerah yang dihuni oleh rakyat Palestina, termasuk di antaranya di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Baca juga: AS tegaskan komitmen kerja sama dengan ASEAN tangani COVID-19
Baca juga: Menlu RI-AS bahas konflik Israel dengan Palestina

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020