Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kesiapan pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menerapkan protokol kenormalan baru cukup penting agar kebijakan itu berjalan efektif.New normal dibutuhkan kesiapan dari sektor usaha, apalagi UMKM yang berkontribusi cukup besar terhadap penciptaan tenaga kerja
"New normal dibutuhkan kesiapan dari sektor usaha, apalagi UMKM yang berkontribusi cukup besar terhadap penciptaan tenaga kerja, kalau tidak jalan akan bahaya," ujar Ekonom Senior Indef Aviliani dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan dalam menerapkan normal baru di tengah pandemi COVID-19 dibutuhkan kesiapan dari semua organisasi, karena nantinya akan menjadi pertimbangan bagi investor.
"New normal tujuannya bagus tapi kesiapan setiap organisasi harus diperhatikan. Di sisi lain, investor juga akan melihat penerapan new normal berjalan baik atau tidak," katanya.
Maka itu, ia juga meminta pemerintah agar tegas memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar agar penerapan kenormalan baru dapat sesuai harapan, yakni memulihkan perekonomian nasional.
Baca juga: Pelatihan Kartu Prakerja diharapkan beri materi hadapi "new normal"
"Law enforcement menjadi penting, pemerintah harus jalankan organisasi yang paling kecil, mulai dari RT/RW untuk mencegah penyebaran," katanya.
Saat ini, menurut dia, penegakan hukum dalam penanganan COVID-19 relatif masih lemah, karena sebagian masyarakat masih tidak peduli terhadap pandemi.
Di negara yang telah menerapkan new normal, kata dia, grafiknya cenderung menurun, sementara di Indonesia justru masih meningkat.
"Saya khawatir new normal menambah jumlah kasus baru, edukasi ke masyarakat juga harus terus dilakukan," ucapnya.
Aviliani juga mengatakan bahwa penerapan kenormalan baru menuntut pelaku usaha lebih kreatif dalam memasarkan produknya agar terserap pasar.
Baca juga: Bappenas: Protokol produktif aman COVID-19 mengacu kriteria WHO
"New normal juga tidak serta merta menciptakan demand yang besar. Oleh karena itu harus ciptakan image produk yang kuat dan dicari masyarakat, dibutuhkan juga kolaborasi antara pengusaha kecil dan besar," katanya.
Kebijakan ini, lanjut dia, mungkin juga menjadi sesuatu yang dinantikan oleh para pengusaha. Namun, pertanyaannya adalah apakah pelaku usaha dan masyarakat siap untuk mengikuti protokol dan pemerintah dapat tegas menegakkan aturan.
"Harus ada hukuman agar penerapan new normal berjalan efektif," kata Aviliani.
Selain itu, menurut Aviliani, dibutuhkan juga peran pemerintah untuk membangun ekosistem rantai pasok di setiap sektor usaha.
"Ketahanan untuk memenuhi kebutuhan menjadi penting, harus ada kolaborasi, ini butuh peran pemerintah," katanya.
Baca juga: Polri humanis edukasi warga disiplin taati protokol kesehatan
Baca juga: Menparekraf siapkan protokol normal baru untuk destinasi wisata
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2020
