"Rekan-rekan IPNU dan alumninya harus mampu hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 melalui aspek pembelajaran yang positif, yakni menjadikan pandemi COVID-19 dan era normal baru sebagai momentum tumbuhnya masyarakat digital NU," katanya dalam Halalbihalal Virtual MA IPNU yang dipantau, Senin malam.
Baca juga: IPNU tunda seluruh aktivitas keagamaan berbasis massa
Oleh karena itu, kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat yang juga alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, kader-kader IPNU harus mendorong akselerasi masyarakat digital NU melalui literasi pemanfaatan TIK dan literasi mentalitas terkait pemanfaatan TIK itu sendiri.
"Literasi pemanfaatan TIK itu penting, karena masyarakat NU merupakan kalangan menengah ke bawah yang belum 'melek' digital, juga tidak banyak yang memiliki sarana TIK, terutama masyarakat NU yang tinggal di pedesaan," kata Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora itu.
Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu mencontohkan pemanfaatan TIK adalah untuk "pasar bebas" gagasan, seperti pertemuan lewat "zoom meeting", pengajian virtual, dan sebagainya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Peran NU di RI diakui oleh negara
Baca juga: Ma'ruf Amin hadiri HUT ke-66 IPNU di GOR Soemantri Brodjonegoro
"Masyarakat NU baru saja memulai pengajian virtual itu, sementara kelompok ekstrem kanan sudah lama 'bermain' di situ. Sebenarnya, NU lebih siap dengan 'pasar bebas' gagasan, karena NU lebih memiliki khazanah keagamaan yang beragam dan lentur, baik perbedaan pendapat dalam banyak mazhab maupun perbedaan dalam satu mazhab, sedangkan kelompok ekstrem kanan tidak memiliki khazanah keagamaan, sehingga mudah menyalahkan," katanya,
Ia mencontohkan pandemi COVID-19 yang menurut ahli epidemilogi memiliki karakter penularan dari manusia ke manusia, atau berbeda dengan demam berdarah yang memiliki penularan dari hewan (nyamuk) ke manusia, maka ahli epidemilogi menyarankan untuk menghindari kerumunan.
"Perbedaan karakter penularan itu secara syar'i memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, karena itu solusi juga berbeda, seperti shalat Jumat yang mengharuskan cara berjamaah, maka solusinya adalah mengganti/membatalkan jamaah yang bersifat kerumunan itu," katanya.
Selain pemanfaatan TIK yang perlu literasi, ia mengatakan mentalitas pengguna TIK juga perlu mendapatkan literasi, karena penggunaan TIK tanpa mentalitas khas digital juga berbahaya. "Misalnya, rapat RT saja dibikin secara live, padahal itu ranah privat yang tidak perlu dibawa ke ranah publik," katanya.
Baca juga: IPNU ingatkan pelajar jangan mau dijadikan tameng perusuh demonstrasi
Baca juga: IPNU Cirebon tolak keras LGBT
Menurut dia, mentalitas masyarakat digital yang lain adalah pentingnya kualifikasi/keahlian, bukan formalitas. "Kalau dulu diperlukan ijazah untuk menunjukkan keahlian seseorang, sekarang sudah sangat sub spesialisasi, misalnya ahli hukum Islam dalam bidang apa, jadi keunggulan lebih spesifik, bahkan tanpa ijazah pun kalau punya keunggulan khusus akan populer," katanya.
Dalam Halalbihalal Virtual itu, Ketua MA IPNU Jatim H Muzammil Syafii sepakat terkait perlunya kader-kader IPNU dan alumninya dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadikan pandemi COVID-19 sebagai momentum untuk akselerasi "masyarakat digital NU" agar dapat mewarnai era digital ke depan, meski COVID-19 sudah terkendali.
Pewarta: Edy M Yakub
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
