"Kami mengapresiasi kinerja Pemprov Jabar dan meminta Pemprov Jabar terus mempertahankan upaya penurunan kasus tersebut sampai COVID-19 benar-benar hilang di Jawa Barat," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, Selasa.
Irfan juga memuji kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di bawah pimpinan Gubernur Jabar M Ridwan Kamil atau Kang Emil dalam menangani mitigasi COVID-19 dan dalam hal ini, gubernur dinilai telah melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi wabah tersebut.
"Dan saya selaku warga Jawa Barat dan Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Demokrat, memberi dukungan kepada Pemprov Jawa Barat yang telah berhasil menekan angka terinfeksi atau dalam mitigasi COVID-19. Semoga ini akan terus berlanjut, khusus hal mitigasi COVID-19," kata Irfan.
Baca juga: Penerapan tatanan normal baru di Jabar mulai 1 Juni 2020
Angka reproduksi efektif COVID-19 (Rt) di Jawa Barat sendiri terus menurun dari awalnya di angka empat pada April dan Maret 2020, menjadi 0,68, Selasa (2/6) dan hal tersebut menyatakan bahwa penularan COVID-19 di Jawa Barat terus menurun setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.
Angka reproduksi efektif atau Rt ini dihitung dengan pemodelan SimcovID (Simulasi dan Pemodelan COVID-19 Indonesia) berdasarkan metode Kalman Filter yang merupakan perpanjangan dari metode Bayesian Sequential.
SimcovID sendiri merupakan tim gabungan yang terdiri dari peneliti berbagai perguruan tinggi, seperti ITB, Universitas Padjadjaran, YGM, UGM, ITS, UB, dan Undana, dan peneliti perguruan tinggi luar negeri, yakni Essex & Khalifa University, University of Southern Denmark, dan Oxford University.
"Saya berharap kinerja ini terus dipertahankan, jangan sampai kendor sedikitpun. Terus ditingkatkan, pertahankan jangan sampai kita melonjak lagi angka kasusnya. Kalau terjadi pelonjakan lagi, anggaran mitigasinya mau dari mana lagi," lanjut Irfan.
Baca juga: Gubernur Jabar: Bukan relaksasi tapi adaptasi ke normal baru
Menurut dia hal yang harus diperhatikan adalah perbaikan manajemen penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 dan data penerima bansos yang masih simpang siur dan terus berubah harus diselesaikan.
"Seusai didata memang data orang miskin terdampak COVID-19 itu banyak. Keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mungkin tidak akan sanggup membiayai. Makanya kita harus terbuka juga sama masyarakat, kalau terus kayak gini, bisa bangkrut. Harus jujur lah kita kepada masyarakat kemampuan kita seperti apa," katanya.
Ia mengatakan Pemprov Jabar harus berani berbicara kepada pemerintah pusat mengenai keterbatasan anggaran untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak sehingga pemerintah pusat akan memprioritaskan Jabar dalam hal penyaluran bantuan tersebut.
Sementara itu Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad, mengatakan penurunan angka Rt ini dapat menambah jumlah daerah di Jabar yang berstatus zona biru atau bahkan menjadi hijau.
Baca juga: Ridwan Kamil tinjau kesiapan normal baru di rumah ibadah zona biru
Daud mengatakan selama ini, di Jabar terdapat 12 kabupaten dan kota yang masuk zona kuning atau melakukan PSBB parsial dan 15 kabupaten dan kota yang masuk zona biru atau dapat menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau normal baru.
"Jadi saat awal April sampai awal Maret, yang disebut indeks reproduksi itu masih di angka tig sampai empat. Sempat jadi 0,97 minggu lalu. Tadi rapat Gugus Tugas, per hari ini kita sudah di angka 0,68. Mudah-mudahan terus menurun angka ini sampai nol," kata Daud di Gedung Sate, Selasa.
Menurut Daud penurunan angka reproduksi yang signifikan ini, yang menjadi dasar Presiden RI mempersilakan Jawa Barat dengan empat provinsi lainnya di Indonesia menerapkan new normal.
Namun demikian, lanjutnya, penerapan normal baru di Jabar baru diberlakukan di 15 kabupaten dan kotanya.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
