Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebutkan melalui penerapan skenario New Normal atau normal baru akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan menjadi lebih cepat.Dampaknya terhadap perumusan kebijakan saya rasa sangat signifikan
“Dampaknya terhadap perumusan kebijakan saya rasa sangat signifikan. Pertama adalah bagaimana kita melihat dinamika perubahan yang terjadi di lapangan dengan cepat,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Astera mengatakan proses perundangan maupun proses pembuatan kebijakan memerlukan waktu yang lebih lama saat sebelum ada wabah COVID-19.
“Melalui normal baru maka kita bisa percepat semua waktunya sehingga harapannya nanti bisa memberikan respon lebih cepat dan lebih positif,” ujarnya.
Tak hanya itu, Astera menuturkan kondisi normal baru juga diperkirakan akan mampu membatasi belanja-belanja yang tidak perlu meskipun ia melihat terdapat kecenderungan untuk dialihkan ke belanja pegawai.
“Secara natural kita membatasi belanja-belanja walaupun ada tendency yang saya lihat jadi berusaha dialihkan ke belanja-belanja yang bersifat belanja pegawai,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengimbau pemerintah supaya lebih disiplin dalam menggunakan belanja pegawainya agar alokasi untuk dukungan penguatan ekonomi, jaring pengaman sosial, dan sektor kesehatan menjadi lebih maksimal.
“Ini yang harus menjadi perhatian kita karena kalau bisa ya tetap disiplin itu belanja pegawainya tetap segitu jadi kita punya space lebih secara lebih natural,” tegasnya.
Sementara itu, Astera menyatakan melalui situasi normal baru turut membantu pemerintah dalam memprediksi berbagai pengeluaran secara lebih tepat khususnya pada belanja-belanja yang sebelumnya tidak terduga.
“Karena kita sudah tahu polanya misalnya untuk pencegahan kita sudah tahu belanjanya berarti menyiapkan handsanitizer, sabun cuci tangan, dan sebagainya dalam rangka normal baru,” ujarnya.
Astera berharap melalui penerapan skenario normal baru maka pemerintah dapat merespon keadaan secara lebih cepat dengan mengambil kebijakan yang lebih presisi sehingga berbagai masalah dapat diselesaikan dengan baik.
“Presisi kebijakannya menjadi lebih tinggi karena kita bisa melakukan dengan cepat. Feedback bisa diterima dengan cepat sehingga kita bisa melakukan kebijakan secara cepat dan tepat. Itu harapannya,” katanya.
Baca juga: Kemenkeu: Dampak COVID-19 terlihat dari penurunan ekonomi kuartal I
Baca juga: Kemenkeu: TKDD 2021 dukung pembiayaan kreatif untuk infrastruktur
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
