Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya menyebut belum ada penetapan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana berstatus orang dalam pemantauan (ODP) setelah mengunjungi warga terpapar COVID-19 di Kedung Turi.Gugus Tugas akan melakukan 'tracing' untuk mengetahui seberapa jauh beliau kontak dengan warga, jadi belum diputuskan ODP atau apa?
"Gugus Tugas akan menindaklanjuti dengan melakukan tracing (pelacakan) untuk mengetahui seberapa jauh beliau melakukan kontak dengan warga. Jadi belum diputuskan ODP atau apa?" kata Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya Irvan Widyanto saat dihubungi wartawan di Surabaya, Rabu.
Baca juga: Wakil Wali Kota sepakat Surabaya punya mobil PCR sendiri
Mengenai langkah yang diambil Wawali Surabaya Whisnu Sakti Buana dengan memutuskan melakukan karantina mandiri, Irvan mengatakan langkah Wawali tersebut sudah tepat karena dengan demikian sudah mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada.
"Memang harus seperti itu saat beliau ketemu dengan warganya yang terpapar positif COVID-19, maka harus karantina mandiri selama 14 hari. Tentunya juga diikuti dengan beberapa tes seperti rapid test dan swab test," ujarnya.
Baca juga: BIN gelar tes swab massal di Gunung Anyar Surabaya
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya sempat kaget karena baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media, bukan dari yang bersangkutan sendiri.
Irvan menjelaskan penetapan status ODP sendiri ditentukan dari adanya pelacakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Sedangkan Dinkes Surabaya sampai sekarang belum menetapkan Wawali Surabaya statusnya ODP.
Saat ditanya mengenai 15 warga yang bertemu Wawali Surabaya setelah dipulangkan saat menjalani karantina di salah satu hotel di Surabaya, Irvan menjelaskan bahwa Dinkes Surabaya tidak pernah menyatakan bahwa mereka negatif semua.
Baca juga: Gugus Tugas COVID-19 diminta lakukan swab terhadap Wawali Surabaya
"Memang mereka harus keluar dari hotel itu. Tapi bukan karena mereka negatif. Apalagi mereka tidak ada persiapan untuk menginap. Jadi ada salah persepsi di sini," ujarnya.
Menurutnya, kalaupun hasilnya mereka negatif atau positif, mereka itu harus keluar kerena hotel itu bukan untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jika dari 15 orang tersebut sudah keluar statusnya, maka Dinkes akan menindaklanjutinya dengan melakukan tindakan sesuai SOP yang ada.
Baca juga: Surabaya lacak penularan COVID-19 di acara pelantikan kepala sekolah
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebelumnya mengatakan saat ini telah menjalani karantina mandiri karena dinyatakan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) setelah mengunjungi warga Kedung Turi, Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya.
Kejadian itu berawal dari Whisnu mendapat kabar adanya pemulangan 15 warga yang tengah menjalani karantina di sebuah hotel kawasan Gubeng Surabaya pada Sabtu (30/5).
Baca juga: Risma tekankan "tracing" dan pemetaan wilayah dalam penanganan COVID
Mendapati hal itu, Whisnu menyambangi beberapa warga di Kedung Turi dengan tujuan untuk menguatkan dan menyemangati warga setempat sekaligus ingin mendengar pengalaman selama menjalani karantina pada Minggu (31/5).
Namun, Whisnu mengaku terkejut karena lima dari 15 warga yang semula dinyatakan negatif COVID-19 diralat oleh Pihak Puskesmas Kedungdoro menjadi positif. Hal itu setelah kunjungan Whisnu di kawasan tersebut.
Baca juga: BIN: 186 orang reaktif COVID-19 pada "rapid test" di Surabaya
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
