"Kami minta agar Mendikbud segera mengumumkan, karena saat ini kami lihat sejumlah daerah sudah berjalan sendiri-sendiri," ujar Satriwan di Jakarta, Kamis.
Baca juga: FSGI minta agar pembelajaran daring diperpanjang
Baca juga: FSGI berharap Dirjen GTK utamakan peningkatan kompetensi guru
Dia menambahkan Kemendikbud jangan memberikan "kebebasan" kepada daerah dan sekolah. Apalagi, tanpa koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hal itu akan berbahaya, jika keputusan dibuat tanpa koordinasi dengan pusat dan Gugus Tugas.
"Tanpa persiapan anggaran infrastruktur penyiapan di sekolah, sumber anggaran dari mana, dan kesiapan guru memahami protokol kesehatan sebagai sebuah kebutuhan pokok," ucapnya.
FSGI berpendapatan bahwa pembelajaran daring atau pendidikan jarak jauh (PJJ) perlu diperpanjang demi keselamatan nyawa anak (siswa), guru, dan warga sekolah dengan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan PJJ, termasuk pemenuhan fasilitas infrastruktur dan pelatihan guru dalam mengelola PJJ agar PJJ tetap berkualitas dan tak membebani siswa.
Baca juga: Survei : Guru masih fokus ketercapaian kurikulum selama pandemi
"Kami masih menunggu keputusan dari Mendikbud, apakah sekolah akan dibuka di zona hijau dengan protokol kesehatan? Atau perpanjang PJJ hingga Desember? Jangan biarkan daerah jalan sendiri-sendiri," katanya.
Pewarta: Indriani
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
