Gapki minta Pemerintah kuatkan perjanjian ekspor sawit dengan India

15 Juni 2020 20:15 WIB

Seorang petugas pengamanan melakukan patroli di terminal curah cair Dermaga B Pelabuhan PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Selasa (10/3/2020). Kegiatan ekspor CPO dan turunannya di seluruh pelabuhan yang ada di Kota Dumai tercatat pada Januari-Februari 2020 sebanyak 2,36 juta ton atau mengalami penurunan sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,80 juta ton akibat pengaruh kewaspadaan COVID-19 pada perdagangan internasional dan berkurangnya produksi di perkebunan akibat perubahan cuaca ekstrem. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/wsj.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta agar Pemerintah Indonesia dapat menguatkan perjanjian dengan Pemerintah India agar ekspor minyak sawit ke negara tersebut dapat dipermudah.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono menyebutkan dalam dua tahun terakhir, Indonesia kehilangan potensi ekspor minyak sawit (CPO) ke India hingga dua juta ton karena berbagai hambatan, termasuk kenaikan tarif pajak impor yang ditetapkan negara tersebut.

"Menurut saya India ini perlu penguatan G to G by 'letter of agreement', karena kelihatannya India ini sangat rewel dengan segala macam 'restriction'," kata Joko dalam diskusi daring menyoal pasar sawit di Jakarta, Senin.

Baca juga: Wamendag: ekspor kelapa sawit masih kondusif di tengah pandemi

Joko menjelaskan bahwa India merupakan negara yang mengandalkan lebih dari 50 persen konsumsi minyak dan lemak berasal dari impor. Tercatat pada 2019, total impor minyak sawit India mencapai 10 juta ton.

Namun, pangsa pasar Indonesia, atau minyak sawit yang diimpor India dari Indonesia hanya mencapai 5 juta ton, jauh menurun dibandingkan 2017 mencapai 7,6 juta ton.

"Dalam dua tahun terakhir ini kita sudah 'loss' dua juta ton ekspor ke India karena berbagai alasan. Setelah kita lihat lanskapnya, bukan hanya 'palm oil', tapi perdagangan dalam arti luas, India bicara soal gula, farmasi, dan lainnya, itu yang perlu dikaji lebih detil," kata Joko.

Joko mengakui bahwa India memang sudah memangkas tarif pajak impor CPO yang diturunkan menjadi 37,5 persen, dari sebelumnya 40 persen. Sementara pajak untuk berbagai produk olahan minyak sawit turun menjadi 45 persen dari 50 persen.

Baca juga: Kementan siapkan strategi perkuat ekspor perkebunan di tengah COVID-19

Revisi pajak menjadi lebih rendah akan diberlakukan untuk hampir semua jenis minyak sawit impor. Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia menjadi diuntungkan dengan kebijakan ini.

Namun demikian, Joko menilai bahwa India juga mengubah status impor minyak sawit olahan dari "free" menjadi "restricted". Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan selanjutnya bagi pasar ekspor Indonesia ke India.

Ada pun Kementerian Perdagangan mencatat sepanjang Januari-April 2020, ekspor CPO dan produk turunannya ke India mengalami pertumbuhan sebesar 11,2 persen menjadi 1,64 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari segi nilainya, kinerja ekspor sawit juga meningkat 55,3 persen menjadi 1,09 miliar dolar AS.