"APD diperlukan sebagai upaya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama tahapan pilkada berlangsung," kata Sekretaris KPU Kabupaten Wondama Hendri Purba ketika menyampaikan hasil rapat koordinasi penyesuaian anggaran kelanjutan tahapan Pilkada 2020 di Gedung Sasana Karya, kompleks Kantor Bupati Teluk Wondama di Isei, Selasa.
Rapat yang dipimpin Sekda Denny Simbar dengan dihadiri Bupati Bernadus Imburi, Ketua DPRD Herman Sawasemariai, Kapolres AKBP Yohanes Agustiandaru, Ketua KPU Kabupaten Monika Elsy Sanoi dan jajaran, Ketua Bawaslu Menahen Sabarofek bersama jajaran serta anggota Banggar DPRD setempat.
Baca juga: KPU Surakarta ajukan tambahan anggaran pilkada Rp10,64 miliar
Hendri Purba menegaskan bahwa pihaknya siap menerima dalam bentuk barang (APD) kalau memang anggaran tidak bisa terpenuhi.
"Yang kami butuhkan adalah APD karena dalam waktu dekat kami akan melakukan verifikasi faktual (untuk bakal pasangan calon perseorangan), jadi kami butuh APD untuk petugas kami, “ katanya.
Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tidak mengajukan tambahan anggaran. Namun, pihaknya meminta pemkab melalui Gugus Tugas COVID-19 menyediakan APD untuk keamanan petugas bawaslu selama bertugas.
Demikian pula, dari pihak keamanan, baik polres maupun kodim, belum mengajukan tambahan anggaran.
Sekda Denny Simbar menyatakan bahwa beban APBD sudah cukup berat menyusul adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.
Baca juga: KPU Teluk Wondama siap laksanakan Pilkada serentak 2020
Oleh karena itu, pemkab akan mencari formula baru untuk bisa menjawab kebutuhan KPU setempat, antara lain dengan menggratiskan biaya sewa fasilitas pemerintah, seperti gedung pertemuan, untuk penyelenggara pemilihan kepala daerah selama tahapan pilkada.
“Karena kondisi APBD yang rendah, nanti ada pinjam pakai fasilitas seperti gedung-gedung pemerintah di distrik maupun kampung. Selain itu, juga hibah APD dari Gugus Tugas untuk dipakai KPU, bawaslu, maupun pihak keamanan,“ kata Sekda.
“Karena ini harus cepat dicairkan, jadi NPHD harus ada penyesuaian. Kami rencanakan dalam minggu ini atau paling lambat 2 minggu dari sekarang sudah ada penandatanganan NPHD," kata Simbar.
Pemkab Teluk Wondama sebelumnya telah menetapkan anggaran Pilkada 2020 masing-masing untuk KPU setempat sebesar Rp30 miliar, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Rp10 miliar, dan untuk pengamanan sebesar Rp8 miliar.
Baca juga: Bupati Wondama: Pilkada jangan sampai merusak hubungan keluarga
Pewarta: Toyiban
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
