"Empat kabupaten itu adalah Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Barat, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu kepada ANTARA di Kupang, Selasa.
Baca juga: Bawaslu NTT: Perlu tambah anggaran pengadaan APD bagi pengawas pilkada
Dia mengemukakan bahwa pihaknya sedang membahas kebutuhan tambahan anggaran untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan pilkada di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Kami belum rekap semua usulan di daerah, tetapi intinya dari sembilan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, ada empat kabupaten yang tidak mengusulkan tambahan anggaran," katanya.
Menurut dia, KPU pada empat kabupaten ini hanya melakukan optimalisasi anggaran yang sudah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Baca juga: Rp71,55 miliar untuk pengawasan Pilkada 2020 di NTT
"Jadi hanya melakukan optimalisasi dari NPHD yang ada untuk belanja kebutuhan tambahan seperti alat pelindung diri, honor PPS dan pembuatan TPS," katanya.
Dia mengatakan usulan tambahan sangat bergantung pada KPU kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada di daerah, tentu sudah melalui perhitungan-perhitungan.
Hal yang paling penting adalah, seluruh tahapan hingga pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember mendatang dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, katanya menjelaskan.
Baca juga: KPU NTT: Anggaran Pilkada Manggarai belum disepakati
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
