Pimpinan DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendorong adanya inovasi kurikulum pendidikan di masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) agar pemerintah tetap hadir dalam penyelenggaraannya secara merata, bermutu dan berkualitas.merata, bermutu dan berkualitas dengan inovasi kurikulum
"Soal kampanye merdeka belajar, menurut saya, ini gagal paham, sangat salah. Karena sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan bukan pasar bebas seperti ekonomi. Pemerintah wajib hadir dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu dan berkualitas dengan inovasi kurikulum," ujar Zita di Jakarta, Kamis.
Di Jakarta, kata politisi PAN tersebut, proses belajar di rumah selama tiga bulan masa pandemi, dikhawatirkan berpengaruh buruk terhadap perkembangan peserta didik yang tak jarang dibiarkan begitu saja dengan dunia internet dengan minim pengawasan dari orang tua dan guru.
"Di DKI Jakarta itu kan zona merah. Kalau sampai dua tahun terus merah, bagaimana proses KBM (kegiatan belajar mengajar) di Jakarta nantinya. Saya sampaikan, katakan tidak untuk diskriminasi karena pendidikan itu untuk semua," katanya.
Baca juga: Disdik DKI tegaskan sekolah dibuka jika situasi aman dari COVID-19
Oleh karena itu, Zita menawarkan beberapa solusi strategis untuk sektor pendidikan dalam masa normal baru, yakni, proses belajar secara daring dengan pendampingan dari guru bagi masyarakat yang memiliki akses gadget dan internet serta pengawasan orang dewasa dan inovasi kurikulum.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan belajar berjarak dengan mendatangkan guru ke rumah atau komunitas di lingkungan, seperti kantor RW, RPTRA dan lokasi umum lainnya.
"Belajar dengan jarak dibutuhkan bagi siswa yang tidak memiliki akses gadget dan internet. Kemudian untuk belajar di sekolah, di saat zona semua hijau. Ini juga tetap memerlukan inovasi kurikulum," ujarnya.
Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah memberikan diskon tarif provider untuk seluruh akademia, baik siswa, guru dan lainnya. Jika diperlukan, tarif provider itu digratiskan untuk mempermudah proses pembelajaran jarak jauh. Lalu pemerintah disarankan memberikan kemudahan biaya sekolah untuk sekolah swasta.
Baca juga: Aktivitas sekolah di Jakarta diminta pertimbangkan zona aman COVID-19
"Mas Menteri juga harus meningkatkan infrastruktur digital dengan membuat aplikasi belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta membuat bahan belajar seperti buku dan sebagainya melalui format pdf," tuturnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
