• Beranda
  • Berita
  • Anggaran dipangkas 35 persen, Rp1,3 triliun APBD Bekasi untuk COVID-19

Anggaran dipangkas 35 persen, Rp1,3 triliun APBD Bekasi untuk COVID-19

20 Juni 2020 13:33 WIB
Anggaran dipangkas 35 persen, Rp1,3 triliun APBD Bekasi untuk COVID-19
Ilustrasi: Tim medis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap sampel lendir pasien Covid-19 menggunakan Polymerase Chain Reaction. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah/am.

Yang paling tinggi itu pada Dinas PUPR mencapai 70 persen. Dari total anggaran Rp780 miliar dipangkas Rp540 miliar

Hasil refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk percepatan penanganan COVID-19 mencapai Rp1,3 triliun sesuai instruksi Kementerian Keuangan sebesar 35 persen dari total anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi Sutia Resmulyawan mengatakan dari total Rp5,9 triliun APBD Kabupaten Bekasi 2020, Rp1,3 triliun di antaranya dipangkas untuk kebutuhan penanganan COVID-19.

"Pemangkasan dilakukan di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan jumlah bervariasi. Secara keseluruhan dipangkas sebesar 35 persen dari total anggaran," katanya di Cikarang, Sabtu.

Sutia menjelaskan pemangkasan anggaran ini juga dilakukan karena sejumlah sumber penghasilan pajak daerah terganggu sehingga berpengaruh pada APBD.

"Yang paling tinggi itu pada Dinas PUPR mencapai 70 persen. Dari total anggaran Rp780 miliar dipangkas Rp540 miliar," ucapnya.

Baca juga: APBD Bekasi 2020 ditetapkan sebesar Rp6,36 triliun

Kebijakan itu sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melalui Instruksi Mendagri serta Instruksi Bupati Bekasi tentang percepatan penanganan COVID-19.

"Kegiatan yang dirasionalisasi anggarannya antara lain biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat, diklat, bimtek, seminar, dan lokakarya," katanya.

Selain itu rasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal, sekurang-kurangnya 50 persen seperti pengadaan pakaian dinas, perawatan kendaraan, barang keperluan kantor, dan tenaga ahli.

Kemudian pengadaan kendaraan dinas, pengadaan tanah, renovasi gedung dan ruangan, serta infrastruktur lain yang dapat ditunda.

"Kalau pekerjaan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah sebagian ada yang tetap dikerjakan, sebagian lagi terkena refocusing ini," kata Sutia.

Baca juga: Silpa Rp1 trilun APBD Bekasi disebut hasil efisiensi
 

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020