Diah diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bekas Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (IEW).
"Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IEW," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Selain Diah, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Isnu, yakni Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-e Husni Fahmi.
Husni juga salah satu tersangka kasus KTP-el, namun penyidik memanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Baca juga: KPK panggil dua saksi kasus korupsi KTP-el
Diketahui selain tersangka Isnu, KPK pada 13 Agustus 2019 telah mengumumkan tiga tersangka baru dalam pengembangan kasus KTP-el, yakni anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS), dan Husni Fahmi (HSF).
Dalam konstruksi perkara terkait peran Isnu disebut pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang KTP-e, pengusaha Andi Agustinus dan Isnu menemui dua eks pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek KTP-el.
Atas permintaan tersebut, Irman menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR RI. Kemudian tersangka Isnu, tersangka Paulus, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk Konsorsium PNRI.
Selanjutnya, pemimpin konsorsium disepakati berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PNRI agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan KTP-el.
Pada pertemuan selanjutnya, mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana menyampaikan bahwa PT Quadra Solution bersedia untuk bergabung di konsorsium PNRI.
Andi Agustinus, Paulus, dan Isnu menyampaikan apabila ingin bergabung dengan konsorsium PNRI maka ada komitmen "fee" untuk pihak di DPR-RI, Kemendagri, dan pihak lain.
Tersangka Isnu juga sempat menemui tersangka Husnu Fahmi untuk konsultasi masalah teknologi dikarenakan BPPT sebelumnya melakukan uji petik KTP-el pada 2009.
Kemudian, Isnu bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp5,8 triliun. Pada 30 Juni 2011, konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan KTP-el Tahun Anggaran 2011-2012.
Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, manajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek KTP-el.
Baca juga: KPK panggil Dirjen Dukcapil Zudan Arif terkait korupsi KTP-e
Baca juga: Jaksa cecar Miryam Haryani soal pertemuan dengan Markus Nari
Baca juga: Kasus KTP-e, Markus Nari dituntut 9 tahun penjara
Baca juga: KPK: Isu korupsi KTP-e paling mendapat perhatian
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
