Kolaborasi antara UMKM dan usaha besar di berbagai daerah berpotensi mengurangi impor bahan baku industri, sehingga diharapkan beragam kebijakan pemerintah ke depan dapat mendorong terwujudnya hal tersebut.Bagaimana UMKM dan pengusaha besar bisa menjadi saling terjalin kebersamaan, sehingga bisa mengurangi impor bahan baku industri
"Perlu diperhatikan permodalan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dan tentunya bagaimana UMKM dan pengusaha besar bisa menjadi saling terjalin kebersamaan, sehingga bisa mengurangi impor bahan baku industri," kata Anggota Badan Anggaran DPR RI Siti Mukaromah dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kemenperin sebut satu juta IKM terdampak pandemi
Menurut dia, perhatian dari pemerintah terhadap UMKM membutuhkan tindakan konkret karena sektor perekonomian di tengah pandemi saat ini dinilai terdampak sangat luar biasa.
Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mendorong adanya strategi dan sinergi lintas kemitraan dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi bagi masyarakat kecil khususnya UMKM.
Ia berpendapat bahwa pembangunan nasional pada 2021 akan sangat bergantung kepada seumlah hal terutama untuk menciptakan pemulihan sektor produksi dan peningkatan daya beli masyarakat.
Apalagi, lanjutnya, berbagai pihak telah menyoroti pula tingkat daya beli masyarakat yang pada 2020 ini dinilai betul-betul sangat menurun dibandingkan sebelumnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyatakan bakal mempercepat transformasi UMKM untuk memasuki perdagangan dalam jaringan (daring) dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Dengan pandemi COVID, transformasi UMKM ke online harus segera dipercepat dalam fase pemulihan," katanya dalam dikusi daring terkait peran dan tantangan perbankan mendukung UMKM saat pandemi COVID-19.
Menkop menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk transformasi digital bagi UMKM di antaranya melalui sistem pembayaran digital atau QRIS.
Kemudian, pergeseran dari luar jaringan (luring/offline) menjadi daring itu dalam bentuk pembiayaan baik melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan berbasis teknologi atau fintech.
Menteri Koperasi dan UKM menyatakan bahwa pihaknya juga membuka peluang kerja sama dengan semua platform e-commerce yang mendukung pengembangan KUMKM di Indonesia.
Kementerian Koperasi dan UKM sejak awal, kata dia, membuka kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak berpegang pada prinsip transparan, akuntabel, dan semata-mata demi memajukan koperasi dan UMKM di Tanah Air.
Menurut Teten, kerja sama diperlukan untuk memberdayakan koperasi dan UMKM karena jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64 juta, sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
Baca juga: Kementerian BUMN berharap sinergi yang baik perseroan dan UMKM
Baca juga: Pengamat: Stimulus bakal perkuat daya tahan industri dan UMKM
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
