"Ada usulan pergeseran alokasi untuk dukungan manajemen dan program ketahanan bencana sebesar Rp11.483.146.000 karena ada perubahan program dari tiga menjadi dua, program pengawasan di inspektorat menjadi bagian dukungan manajemen," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang diikuti secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.
Doni mengatakan anggaran penanggulangan bencana di BNPB cenderung menurun dari tahun ke tahun, sementara jumlah kejadian bencana terus meningkat. Karena itu, ada kesenjangan antara penanggulangan bencana dengan ketersediaan anggaran.
Baca juga: Penanganan banjir di Aceh terkendala anggaran
Baca juga: Karhutla Riau habiskan anggaran BNPB Rp468 miliar
Menurut Doni, perlu penambahan anggaran secara konkret terutama untuk program prabencana. BNPB sudah mengajukan penambahan anggaran sejak 2017, tetapi belum pernah terealisasi.
"Untuk 2021, kami mengusulkan penambahan anggaran Rp51.238.881.000, dengan perincian Rp2.259.870.000 untuk dukungan manajemen dan Rp48.979.011.000 untuk ketahanan bencana," tuturnya.
Doni mengatakan bencana adalah masalah bersama yang kejadiannya cenderung meningkat drastis dalam 20 tahun terakhir. Mulai 2008, jumlah kejadian bencana di Indonesia lebih dari 1.000 kejadian setiap tahun.
Karena itu, tantangan penanggulangan bencana semakin besar dan beragam. Doni mengatakan terdapat empat kluster bencana, yaitu geologi dan vulkanologi, hidrometeorologi kering, hidrometeorologi basah, dan bencana non alam.
"Bencana non alam seperti wabah penyakit juga harus menjadi perhatian ke depan. Korban jiwa pandemi COVID-19 sudah cukup besar dibandingkan bencana lainnya," katanya.*
Baca juga: Sumba Timur perlu Rp982 juta dari BNPB untuk antisipasi kekeringan
Baca juga: Kalteng minta kebijakan anggaran Karhutla dari BNPB dibenahi
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
