kita enggak tahu karhutla sampai seberapa besar dan seberapa jauhnya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan penambahan Pagu Indikatif dalam Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah-Kementerian/Lembaga (RKP-K/L) 2021 sebesar Rp5,347 triliun untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga penanganan sampah.
"Kami mohon berkenan dorongan dan dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV, serta mempelajari pagu indikatif ini. Kami sudah melakukan penelitian di KLHK untuk itu berkenan mendapat tambahan pagu mengingat beberapa tambahan yang sangat dibutuhkan. Penambahan pagu ini baik untuk 2020 maupun 2021," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.
Untuk 2021, total usulan penambahan Pagu Indikatif KLHK mencapai Rp5.347.698.482.500, yang akan dipergunakan untuk setidaknya 10 kegiatan, antara lain, pertama, pembangunan lima unit persemaian modern oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) sebesar Rp370 miliar.
Kedua, rehabilitasi hutan dan lahan seluas 135.000 hektare (ha) mencapai Rp2.253.250.000.000 oleh Ditjen PDASHL. Ketiga, pemulihan 30 danau prioritas mencapai Rp36.825.000.000 oleh Ditjen PDASHL.
Baca juga: Mendagri sebut Pemda perlu anggaran khusus pencegahan karhutla
Baca juga: Karhutla Riau habiskan anggaran BNPB Rp468 miliar
Keempat, kegiatan sebagai tuan rumah COP4 Minamata mencapai Rp151.318.996.500 yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Ditjen PSLB3). Kelima, pembangunan lima fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah (Refuse Derived Fuel/RDF) mencapai Rp1,250 triliun oleh Ditjen PSLB3.
Keenam, pencegahan karhutla di 1.200 desa mencapai Rp186.161.539.000 oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI). Ketujuh, penanggulangan karhutla 3.500 sortie mancapai Rp62,7 miliar oleh Ditjen PPI.
Kedelapan, dukungan ketahanan pangan nasional terpadu tahun anggaran 2021 mencapai Rp805.998.618.000, yang di antaranya untuk 847 paket perhutanan sosial dan agroforestry pada kelompok tani mencapai Rp351.500.000.000 yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL). Lalu pembangunan agroforestry di KPH seluas 387.076 ha mencapai Rp442.607.468.000 oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL).
Baca juga: Polri harap anggaran khusus atasi karhutla
Baca juga: Cegah karhutla, perusahaan perlu mulai bergerak urus gambut
Selanjutnya, pembuatan demplot revitalisasi gambut seluas 300 ha mencapai Rp11.147.150.000 oleh Badan Restorasi Gambut (BRG). Serta, pemulihan ekosistem gambut di 9 Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) mencapai Rp744 juta oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL).
Kesembilan, belanja operasional perkantoran sebesar Rp151.596.732.000. Kesepuluh, belanja pegawai sebesar Rp79.847.957.000.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan Komisi IV mendukung usulan penambahan Pagu Indikatif KLHK tersebut, setelah sebelumnya menerima penjelasan Menteri LHK atas Pagu Indikatif KLHK dalam RKA-K/L dan RKP-K/L 2021 sebesar Rp7.562.517.984.000 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP/04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2021.
"Karena kita enggak tahu karhutla sampai seberapa besar dan seberapa jauhnya. Jadi Bu Menteri mengusulkan tambahan anggaran pencegahan, penanganan, pengendaliannya. Juga penanganan sampah limbah medis," kata Sudin.
Baca juga: Guru Besar IPB ingatkan perlu siapkan satpras karhutla jelang kemarau
Baca juga: 120.000 ha gambut jadi PR restorasi BRG di 2020
Baca juga: BRG berdayakan masyarakat desa gambut antisipasi karhutla Sumsel
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020
