Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan modus mendompleng kartu keluarga (KK) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020, selain penggunaan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu.
Modus tersebut ditemukan Ganjar saat sidak proses PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu, dan dalam sidak itu diketahui adanya kasus orang Bali yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Semarang.
Ganjar mengungkapkan, untuk mengakali sistem, orang tua calon siswa menitipkan nama anaknya kepada seseorang yang dekat dengan SMAN 3 Semarang.
Baca juga: 1.007 pendaftar PPDB di Jateng cabut berkas
Yang bersangkutan berani cabut berkas anaknya dan memasukkan nama anaknya itu ke KK orang di Semarang tersebut, meskipun sebenarnya si anak sedang sekolah dan bersama orang tuanya di Bali.
Mengetahui hal itu, Ganjar pun langsung menelpon orang tua siswa itu dan dari percakapan tersebut, orang tua siswa membenarkan bahwa anaknya mendompleng KK di Semarang.
"Ibu saya tanya, anaknya sekarang tinggal di mana? Ini kok KK-nya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019," tanya Ganjar.
Dari ujung telepon itu, Ganjar mendengar bahwa si anak saat ini masih tinggal bersama orang tuanya di Denpasar dan mengakui bahwa surat keterangan itu tidak benar.
Berdasarkan keterangan panitia PPDB, Ganjar mendapat laporan bahwa modus dompleng KK itu banyak dilakukan dan pihaknya menerima ada banyak aduan dari masyarakat.
Baca juga: Komisi X DPR minta pemerintah turun tangan atasi masalah PPDB
"Setelah kita cek, ada cara menyiasati hal ini. Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh, nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada yang menyiasati seperti ini," tegasnya.
Kalau sistem PPDB tidak diubah, Ganjar yakin modus ini akan terjadi pada proses PPDB tahun-tahun yang akan datang sehingga nantinya kalau syarat tinggal hanya setahun, maka satu tahun sebelum pendaftaran akan banyak orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekitar sekolah-sekolah yang akan dituju.
"Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti di sekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan KK dengan numpang atau dompleng pada beberapa orang. Ini kan tidak baik, makanya perlu kita evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.***3***
Baca juga: Sistem zonasi PPDB 2020 sulitkan calon peserta didik
Baca juga: Orang tua siswa kecewa kepada Disdik Jabar terkait PPDB
Baca juga: Ganjar bakal proses hukum pengguna SKD "aspal" pada PPDB 2020
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
