"Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, langkah pihaknya memproses hukum pembakaran bendera partai di depan Gedung DPR pada Rabu (24/6), didasari pengalaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan paska peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Namun Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 Kabupaten/Kota," ujarnya.
Baca juga: DPD PDIP laporkan pembakaran bendera partai ke Polda Metro Jaya
Baca juga: Basarah: Langkah hukum PDIP berikan pendidikan politik bangsa
Baca juga: Megawati keluarkan Surat Perintah Harian pascapembakaran bendera
Dia menegaskan, saat itu ada yang memprotes langkah Megawati, namun dengan keyakinan yang dimiliki, langkah tersebut membuahkan hasil.
"Keyakinannya terbukti, seorang hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," cerita Hasto.
Menurut dia, seluruh anggota dan kader PDIP masih satu komando yaitu untuk menahan dan terus menjaga persatuan.
"Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara. Kami dididik untuk mencintai negara ini lebih dari segalanya dan membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang satu," tegas Hasto
Dia pun memberi contoh, bagaimana Megawati meminta agar tidak ada yang menghujat Presiden kedua RI Soeharto saat diturunkan, meskipun Soekarno pernah dipinggirkan.
"Bagi PDIP, politik itu menebar kebaikan, dan membangun optimisme. Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat COVID-19," ujarnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
