"Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing, khususnya belanja modal, karena ini berarti bisa mendorong program padat karya di sektor konstruksi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, namun, tetap perhatikan aspek akuntabilitas, ketersediaan waktu, serta sumber daya yang kita miliki," ujar Yasonna dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham, Senin.
Yasonna secara khusus menekankan aspek akuntabilitas dan transparansi terkait pembelanjaan anggaran di kementeriannya. Menurut dia, hal itu dilakukan guna mencegah penyimpangan penggunaan uang negara, serta dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.
Baca juga: Percepat capaian kinerja, Yasonna minta jajaran inovatif layani publik
Baca juga: Kemenkumham Sulut inovasi pelayanan melalui "SIDANI"
Baca juga: Kemenkumham realokasi anggaran penanganan COVID-19 Rp77 miliar
"Memang terasa miris bila dalam kondisi tidak normal seperti pandemi COVID-19 sekarang ini masih saja ada yang berpikiran tidak-tidak. Padahal di saat seperti sekarang semestinya kita semua bersatu-padu merapatkan barisan demi keselamatan bangsa dan anak cucu kita," ucap dia.
Dia mengingatkan jajarannya bahwa satu-satunya tindak pidana korupsi yang diancam pidana mati yakni melakukan korupsi dana bencana dan dalam keadaan ekonomi yang sulit.
Politikus dari partai PDI Perjuangan ini juga menginstruksikan jajarannya untuk berinovasi dan menciptakan siasat untuk bisa mengatasi hambatan serta tantangan yang dihadapi di masa pandemi COVID-19.
"Saat ini kita mulai beraktivitas kerja dalam tatanan normal baru yang harus dilaksanakan dalam terus melanjutkan karya dan kinerja bagi bangsa dan negara. Sebagai manusia, kita tidak boleh berhenti bersiasat dan menciptakan inovasi mengatasi tantangan maupun hambatan yang ada sekarang," kata Yasonna.
Rapat koordinasi pengendalian capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dihadiri 247 peserta, terdiri pejabat pimpinan tinggi madya, staf ahli menteri dan pejabat tinggi pratama unit utama, serta seluruh pejabat tinggi pratama pada 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Rapat tersebut digelar sebagai evaluasi terhadap kinerja kantor wilayah, yakni realisasi anggaran kantor wilayah, pelaksanaan target kinerja semester I tahun 2020, pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor wilayah, evaluasi SAKIP dan sistem pengendalian intern pemerintah di kantor wilayah.
Adapun pelaksanaan evaluasi capaian kinerja akan berlangsung mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2020.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
