"Mereka menginginkan pemerintah mengeluarkan regulasi untuk kemudahan berusaha," kata Direktur Riset Indeks, Mohamad Arif Hadiwinata dalam keterangannya terkait hasil riset di Jakarta, Jumat.
Mayoritas mahasiswa juga menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat segera digulirkan sepanjang secara substantif dapat memberikan peluang pekerjaan lebih luas.
Survei memperlihatkan 82 persen responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausahawan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Kemudian, kata Arif, 78 persen mahasiswa juga menyetujui kebijakan untuk menyederhanakan regulasi perizinan usaha.
Berikutnya sebanyak 54 persen mahasiswa setuju pelonggaran aturan investasi untuk membiayai pembangunan, menggairahkan iklim bisnis, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Baca juga: Dirjen: Harmonisasi hukum pembatalan perda perlu dalam RUU Cipta Kerja
Baca juga: Apindo minta RUU Cipta Kerja kecualikan usaha kecil dari ketentuan UMR
Salah satu persoalan yang selama ini dihadapi adalah sulitnya para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas bisnis.
Pandangan kalangan mahasiswa yang dipotret oleh penelitian Indeks, menurut Saidiman, mewakili aspirasi masyarakat, khususnya mereka yang bergerak di sektor bisnis skala mikro, kecil dan menengah.
Umumnya mahasiswa dan masyarakat setuju bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausahawan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Mereka juga umumnya sepakat bahwa pemerintah harus menyederhanakan regulasi.
Arif menambahkan, sikap positif mayoritas mahasiswa terhadap sejumlah substansi RUU Cipta Kerja tak bisa dilepaskan dari situasi pandemi COVID-19, yang memberikan dampak negatif terhadap ekonomi.
Di tengah pro-kontra pengesahan RUU Cipta Kerja, lanjut Arif, mayoritas mahasiswa menyadari urgensi pengesahan RUU Cipta Kerja di tengah ancaman resesi ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19.
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
