"Lakukan kajian sosiologis dan yuridis dalam melakukan inovasi terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19 agar regulasi yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif," kata Bamsoet, dalam pernyataannya, di Jakarta, Jumat.
Politikus senior Partai Golkar itu mengingatkan bahwa pandemi menuntut harus adanya perubahan dalam sistem pelayanan publik.
Menurut dia, pemerintah harus terlebih dahulu mengevaluasi sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang telah dijalani sebelumnya agar didapat ketentuan aturan yang masih layak dipertahankan.
Baca juga: BIN sasar kantor pelayanan publik gelar tes cepat COVID-19
Dalam memetakan strategi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baru, kata dia, harus memuat tuntutan perubahan dan kemajuan teknologi secara komprehensif.
"Pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat membuka posko pelaporan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berbasis protokol kesehatan," kata mantan Ketua DPR RI itu.
Jadi, kata Bamsoet, pemda mampu menciptakan pemerintahan yang baik berbasis aspirasi rakyat.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu juga mendorong pemda agar dapat menyesuaikan inovasi pelayanan publik yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah masing-masing.
Meskipun kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19, Bamsoet berharap pemerintah dapat menciptakan "good governance" terhadap masyarakat sehingga dapat terbentuk satu pondasi terciptanya pembangunan yang berkualitas.
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau pasar pelayanan publik Rogojampi Banyuwangi
Baca juga: COVID-19, Kemenpan RB terapkan teknologi evaluasi pelayanan publik
Baca juga: BKPM harap Mal Pelayanan Publik Sulawesi Tengah jadi contoh
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
