"PJJ jangan dua jam, itu membosankan jadi harus faham pembelajaran jarak jauh, bukan hanya berikan tugas, rekomendasi ini sudah kita sampaikan," kata Dede di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Jumat.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah terus mengevaluasi sistem PJJ dan memperbaiki apabila ada kendala sistem pembelajaran itu. Karena menurutnya seluruh siswa harus tetap belajar secara benar meski di tengah pandemi ini.
Baca juga: Paket data internet dikeluhkan mahal untuk PJJ, ini kata Kominfo
"Dan ini harus tanggung jawab pemerintah, orang tua jangan ada yang terbebani belajar dari rumah," katanya.
Kemudian menurutnya pemerintah juga perlu memikirkan siswa yang berada di wilayah yang fasilitas internetnya kurang memadai. Namun bukan berarti mereka harus melakukan pembelajaran secara tatap muka.
"Kalau zona hitam belum boleh tatap muka saat ini. Kongkretnya infrastruktur harus ada setiap daerah, tapi langkah cepat zona hijau boleh tatap muka," kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Baca juga: Mendikbud tegaskan tak ada rencana permanenkan PJJ
Menurutnya pemerintah daerah lebih baik saat ini mengajak sejumlah provider atau penyedia layanan internet untuk bekerja sama terkait PJJ. Sehingga pelaksanaan PJJ bisa berjalan secara merata kepada setiap siswa.
"Sebelum ada peraturan pusat. Daerah boleh usulkan kerjasama dengan provider. Tapi kalau sudah ada kerja sama SKB tiga menteri maka harus itu. Kalau belum, ya diperbolehkan," kata dia.
Baca juga: Rektor UT: Perguruan tinggi harus tangkas hadapi perubahan
Baca juga: Kemendikbud siapkan modul pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
