“Ada tiga nama yang oleh Ketua DPD direkomendasikan ke Presiden. Tetapi tentu semua kembali kepada Pak Jokowi," kata Sultan kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Namun, Sultan mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kan kami juga belum tahu apa benar ada reshuffle atau tidak. Itu hak prerogatif presiden,” kata Sultan.
Sultan mengatakan ketika DPD RI berkunjung ke kantor redaksi Media Group (Metro TV) dan Rakyat Merdeka Group, Rabu lalu, La Nyalla mengatakan telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi agar Presiden mau melirik potensi para Senator di DPD RI bila melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Topik tentang siapa nama anggota DPD yang diusung La Nyalla bila perombakan kabinet (reshuffle) dilakukan Presiden pun menjadi perbincangan seiring pernyataan La Nyalla saat itu.
Sejumlah anggota DPD RI juga sudah menyampaikan urgensi Presiden mempertimbangkan unsur ketiga dalam komposisi kabinet, selain unsur partai politik dan profesional-pengusaha, yaitu unsur DPD RI.
Lantas siapa ketiga nama yang diusulkan LaNyalla itu? Sultan membenarkan ada nama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI Gusti Kanjen Ratu (GKR) Hemas, dan Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang.
“Setahu saya tiga senior Senator itu yang ditawarkan Ketua (La Nyalla). Kalau ada yang lain saya belum tahu. Dan saya pikir memang pantas jika ketiga senior tersebut masuk bursa bila memang Presiden menghendaki,” ujar dia.
Sultan berpandangan bahwa Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pantas untuk dipilih Presiden mengisi salah satu posisi di kabinet yang kosong, mengingat Nono memiliki pengalaman militer di kelautan dan teritorial yang cukup mumpuni.
Nono juga pernah mendapat pendidikan pasukan khusus di Hawaii, AS, dan Korea Selatan.
“Jadi Pak Nono pantaslah menurut saya. Apalagi beliau pernah juga dipercaya sebagai Komandan Korps Marinir (Dankormar), Komandan Paspampres, dan Kepala Basarnas. Komplit sudah,” kata Sultan.
Selain itu, Senator asal Bengkulu itu juga menyebut nama GKR Hemas.
Menurut Sultan, GKR Hemas layak mengingat pejuang daerah yang sudah empat periode masuk dalam keanggotaan DPD RI itu dikenal aktif memperjuangkan kepentingan kaum perempuan.
“Bu Hemas sampai ikut turun ke jalan waktu menentang salah satu pasal di RUU Pornografi yang dinilai melecehkan kaum perempuan,” kata Sultan.
Terakhir, Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menurut Sultan juga sangat cakap untuk membantu pemerintahan (eksekutif).
Sultan menilai Teras Narang cukup berhasil saat menjabat Gubernur Kalimantan Tengah dua periode dalam melakukan pemerataan pembangunan.
“Dan saat beliau menjabat gubernur, mendapat penghargaan Anti-Korupsi tahun 2007. Karena memang latar belakang beliau juga aktivis hukum, HAM dan lingkungan,” pungkasnya.
Baca juga: Watimpres : Isu perombakan kabinet diharap picu kerja lebih keras
Baca juga: Mensesneg: "reshuffle" tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Baca juga: Hoaks, Fadli Zon dapat jatah menteri
Baca juga: Hadapi isu reshuffle, begini tanggapan Teten Masduki
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
