Menurutnya, pengadaan itu sebagai langkah mempercepat diketahuinya status pasien suspect atau dicurigai terpapar COVID-19.
"Jangan sampai menunggu lama untuk mengetahui status pasien. Apalagi, sampai meninggal dunia belum diketahui statusnya. Maka, dengan adanya alat tes PCR di setiap daerah diharapkan kasus tersebut itu dapat teratasi," ujar Muhadjir saat menggelar pertemuan dengan Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Madiun Ahmad Dawami di Balai Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat.
Ia menjelaskan pengadaan alat tes PCR itu dapat diusulkan melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Sementara peralatan pendukung yang dibutuhkan dapat dicukupi melalui APBD masing-masing.
Baca juga: Menko PMK apresasi penyaluran BST di Madiun
Dalam kunjungannya di Kota Madiun, selain membahas kemungkinan pengadaan PCR, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Aisyah Madiun. APD yang diserahkan berupa 50 baju hazmat, 100 masker bedah, dan 20 face shield.
"APD itu diharapkan dapat mendukung tugas tenaga kesehatan sehingga dapat melindungi diri dari penyebaran COVID-19," katanya.
Baca juga: Menko PMK sebut penyaluran BST telah capai 85 persen
Sebelumnya, Menko PMK juga meninjau penyaluraan bantuan sosial tunai (BST) di Kantor Pos Nglames, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, yang sudah mencapai tahap ketiga.
Baca juga: Menko PMK prihatin angka fatalitas tenaga kesehatan Jatim tertinggi
Kunjungan Menko PMK Muhadjir ke Kota dan Kabupaten Madiun tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan penyebaran dan dampak COVID-19 di Jawa Timur.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020
