Selain itu ada warta mengenai potensi cuaca ekstrem, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta perkembangan penanganan COVID-19 yang bisa disimak kembali dalam rangkuman berita berikut.
Banjir sebabkan empat orang meninggal dan kendaraan terjebak di Sorong
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong, Papua Barat, menyatakan bahwa bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan empat orang meninggal dunia.
Banjir juga menyebabkan kendaraan warga terjebak di genangan di kawasan kilometer sembilan hingga Rawa Indah Kota Sorong pada Jumat (17/7).
Pemerintah siapkan solusi penanggulangan karhutla
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah sedang menyiapkan solusi untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di Jakarta, Jumat, ia mengatakan bahwa pemerintah antara lain akan membentuk satuan tugas terpadu, melakukan deteksi dini, menyiapkan poskotis lapangan, melakukan penegakan hukum, dan membangun keterpaduan Masyarakat Peduli Api.
Pelajaran dari pandemi COVID-19
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa pandemi COVID-19 mengajarkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi untuk menghargai nyawa manusia.
"Tuhan saja Yang Maha Segalanya yang menciptakan manusia dan kehidupan ini begitu menjunjung tinggi harga nyawa manusia, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Karena itu kita sebagai khalifah di muka bumi juga harus menghargai nyawa manusia," kata Haedar melalui telekonferensi di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (17/7).
Cuaca ekstrem masih membayangi wilayah Indonesia
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan cuaca ekstrem masih membayangi wilayah Indonesia hingga akhir tahun.
"Meski saat ini 64 persen daerah zona musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau, cuaca ekstrem berupa hujan lebat tetap berpotensi terjadi hingga akhir tahun di berbagai wilayah di Indonesia," kata dia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Aturan soal etoran awal biaya umrah dipersoalkan
Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia (Kesthuri) mempersoalkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 323 Tahun 2019 mengenai penetapan setoran awal biaya umrah, menganggapnya mempersulit penyelenggaraan pelayanan umrah.
"Kementerian Agama sebaiknya lebih akomodatif dalam membuat kebijakan dan lebih aspiratif dengan memperhatikan semua aspek," kata Ketua Umum DPP Kesthuri Asrul Azis Taba dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (17/7).
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2020
