Kadiv Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Jakarta, Djoko Raharto mengatakan optimalisasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi solusi memulihkan ekonomi Jakarta yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).pembiayaan kredit bagi usaha oleh perbankan di DKI mencapai Rp1.811 triliun di mana dari jumlah itu Rp149 trilun disalurkan pada UMKM dan dari jumlah tersebut untuk kredit mikro berjumlah Rp113 triliun atau hampir 65 persen
Djoko mengatakan optimalisasi kredit ini jadi salah satu solusi untuk merespon dampak negatif COVID-19 pada "supply stock" dan "demand stock" akibat kegiatan produksi yang berhenti secara otomatis dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selain kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diambil pemerintah.
"Respon terhadap hal tersebut, dalam jangka pendek dengan mendukung stimulus ekonomi agar dunia usaha bisa terkurangi dampaknya. Kemudian jangka panjang, harus ada pemulihan ekonomi, Termasuk dengan memberikan pembiayaan kredit, juga pelatihan pemasaran dan produksi bagi UMKM yang bisa dilakukan saat PSBB transisi ini," kata Djoko dalam diskusi bertajuk "Optimalisasi Kredit Usaha Mikro Untuk Pulihkan Ekonomi Jakarta" yang digagas Wartawan Balai Kota, Rabu.
Untuk pembiayaan kredit bagi usaha oleh perbankan di DKI, tutur Djoko, mencapai Rp1.811 triliun di mana dari jumlah itu Rp149 trilun di antaranya disalurkan pada UMKM dan dari Rp149 triliun ini, untuk kredit mikro berjumlah Rp113 triliun atau hampir 65 persen.
Baca juga: BI Jakarta latih pemasaran bagi pelaku UMKM hadapi pandemi COVID-19
"Nasabah untuk UMKM di DKI itu ada 1.351.223 rekening dengan ada 878.301 rekening ini adalah nasabah mikro. Meski banyak, dari sisi performa, non performance loan (NPL) mikro ini paling kecil hanya 2,1 persen. Kalau total kredit NPL-nya 2,74 persen, UMKM 3,5 persen, untuk mikronya 2,1 persen. Jadi sektor ini cukup baik dalam performa pembiayaan kredit," tutur Djoko.
Dampak Ekonomi
Adanya dampak ekonomi yang besar akibat COVID-19, diakui oleh Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang yang mengatakan pandemi ini memiliki dampak yang besar terhadap bidang usaha dan berada di luar dugaan berbagai pihak.
Baca juga: Pemprov gandeng Bank DKI siapkan paket kebijakan dukung UMKM
"Di tengah kondisi ini kita tahu bahwa ribuan bidang usaha menengah dan besar juga stagnan, kemudian juga ratusan ribu UMKM kita mati suri dan kita lihat sendiri PHK sudah mencapai 500 ribu dan masih akan terbuka ini bertambah apabila masalah kebijakan COVID-19 ini tidak jitu," kata Sarman.
Menurut Sarman, hampir semua sektor penggerak perekonomian di Jakarta terpuruk mulai dari investasi yang tertahan, kegiatan eksport-import menurun, sektor pariwisata yang sepi, hingga ke UMKM yang daya beli masyarakat turun drastis karena tidak ada penghasilan.
Kondisi ini, bisa memiliki efek buruk pada perekonomian nasional, pasalnya 18,10 persen kegiatan perekonomian negara berada di Jakarta (triwulan I 2020) dan perputaran uang ada 70 persen di Jakarta.
"Karenanya harus dicari solusi bersama, pertama pastikan penyebaran COVID-19 semakin menurun dan terkendali, kemudian buat kebijakan yang pro kepada bidang usaha. Kita berharap kepada Pemprov DKI bidang perekonomian untuk bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan di bidang ekonomi harus dievaluasi supaya jangan menghambat bidang usaha," ucap Sarman.
Kebijakan Perbankan
Adapun Bank DKI selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD), mengatakan dalam merespon COVID-19 pada dunia usaha, pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait dampak COVID-19, terhadap portofolio kredit yang dimiliki, mulai bulan Januari 2020 ketika kasus COVID-19 di Indonesia belum berpandemi.
Baca juga: Anies sebut perlu pendekatan induktif untuk UMKM Jakarta
Saat Maret, bersamaan dengan mulai merebaknya COVID-19, Bank DKI membuat respon cepat untuk membuat peraturan perusahaan serta petunjuk pelaksanaan tahapan stimulus bagi kredit sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 termasuk pada UMKM.
"Pertama, kita melakukan quick check portofolio kredit yang kita miliki. Respons kedua kami melakukan pemetaan sektor yang terdampak menghitung eksposur risiko bagi industri yang sangat terdampak COVID, Ketiga, kami lakukan identifikasi per debitur berinteraksi menanyakan bagaimana dengan kondisi usahanya dan keluarganya, apakah aman dari pandemi. Keempat, penyusunan skenario pelaksanaannya," kata Pemimpin Grup Kredit UMKM Bank DKI Wahyudi Dwi Irawan.
Dia merinci, relaksasi yang diberikan di antaranya kepada debitur kredit mikro, kecil dan konsumer. Bank DKI, kata dia, juga melakukan penangguhan terhadap pokok pinjaman dan menurunkan suku bunganya. Kemudian menambah tenor pinjaman.
Relaksasi ini diberikan sesuai dengan kategori pelaku UKM tersebut. Misalnya debitur yang sistem perputaran uangnya (cash flow) terhenti sejak pandemi COVID-19 mulai ada di Jakarta.
Sementara bagi pelaku usaha yang omzetnya turun 20 persen hingga 80 persen, pihaknya akan menurunkan suku bunga pinjaman.
"Dari debitur yang kami hubungi ada 41 persen debitur yang terdampak. Semua kami tangguhkan pokok pinjaman dalam jangka waktu enam bulan, tapi setiap tiga bulan akan kami review kembali," ungkap dia yang juga menyebutkan nominal kredit yang dipegang (outstanding) Bank DKI saat ini adalah Rp1,3 triliun
Selain itu, untuk debitur yang saat ini diberikan relaksasi, Bank DKI menyebut mereka masih tetap bisa mengakses permodalan tambahan apabila nanti kembali lagi kondisinya normal untuk menggerakkan sektor ekonomi di Jakarta.
"Kami juga sudah siapkan dana untuk pelaku usaha baru yang memulai bisnis di masa new normal," ucapnya.
Data dari Pemprov DKI Jakarta, outstanding yang diberikan oleh bank umum baik kredit mikro, usaha kecil maupun menengah dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan UMKM sendiri di Jakarta berdasarkan sensus tahun 2016 mendominasi dengan jumlah sekitar 1,15 juta usaha. atau sekitar 93,46 persen di Jakarta.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
